FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 05-2020

    569

    Tiga Landasan Pengaturan RUU PDP

    Kategori Berita Kementerian | Yusuf

    Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas lebih lanjut. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan menjelaskan, RUU itu merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia dan terdiri dari tiga landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

    "Untuk landasan filosofisnya pastinya kita mengakui bahwa data pribadi itu hak yang melekat kepada pemiliknya. Ini harus diakuin dulu, jadi yang memiliki data pribadi yaitu orang per orang itu. Dia adalah pemiliknya dan hak itu harus dideklarasikan, itu melekat,” paparnya dalam Webinar “Talk at AI Data Sovereignity: Data Protection in e-Commerce”, dari Jakarta, Jumat (22/05/2020).

    Hal kedua berkaitan dengan landasan sosiologis. Menurut Dirjen Aptika, hal itu disusun sebagai jawaban-jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital.  “Saya berikan contoh, data kita pasti berseliweran. Kita melakukan transaksi ataupun apapun pasti ada data-data pribadi kita di dalamnya,” jelasnya.

    Sementara itu, landasan yuridis pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    "RUU PDP ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi," ungkapnya. 

    Menurut Dirjen Aptika di Indonesia saat ini sudah terdapat aturan mengenai pelindungan data pribadi. Berdasarkan data dari Direktorat Tata Kelola Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini ada sekitar 32 regulasi yang mengatur pelindungan data pribadi di berbagai sektor. Namun, kesemua regulasi itu belum sinkron terutama dalam batasan keseragaman tentang definisi dan cakupan data pribadi.  

    “Inilah kita menganggap penting, agar kita mempunyai satu undang-undang khusus menangani atau mengatur tentang data pribadi,” ujar Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan 

    Dirjen Semuel menuturkan pemerintah sudah mengirimkan draft RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) ke DPR dan saat ini sedang mencari metode yang paling efektif dalam pembahasannya secara online, supaya paling tidak bagaimana nanti kalau ada voting atau segala macam ada perdebatan, perdebatannya pun dilakukan secara efektif.

    “Tadinya kita akan membahas ini bulan Maret kemarin, cuma karena adanya pandemic Covid-19 ini, kita lagi merancangnya dan mudah-mudahan dia awal bulan depan (Juni) sudah ada pembahasan awal,” jelasnya.

    Menurut Dirjen Aptika, saat ini para praktisi di DPR sedang menyusun daftar inventaris masalah yang perlu dibahas bersama dengan pemerintah. 

    Selain Dirjen Semuel, dalam Webinar yang dimoderatori oleh Wakil Deputi Pengembangan Inovasi PPI Dunia Habibi Salim, CTO IBM Indonesia Panji Wasmana turut serta sebagai pembicara memberikan materi lainnya. (hm.ys)

    Berita Terkait

    Data Pribadi Bagian Penting Kedaulatan Negara dalam Ruang Siber

    Data pribadi menjadi bagian penting kedaulatan negara. Dalam ruang siber hal itu menjadi kian penting karena akan berkaitan dengan pengelola Selengkapnya

    Gelar Perkara Tindak Lanjut Penertiban ISR

    Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti hasil Penertiban Iz Selengkapnya

    Transformasi Digital Paksakan Pemanfaatan Teknologi Mutakhir

    Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail mengatakan pandemi Covid-19 Selengkapnya

    Ada Sandi Rahasia di Uang Pecahan Rp75 Ribu? Itu Disinformasi!

    Beredar konten di media sosial yang mengklaim adanya sandi rahasia pada uang baru pecahan Rp 75.000. Dalam konten itu dijelaskan angka 75 le Selengkapnya