Pemerintah Benahi Data Penerima Bantuan Sosial Presiden

Jakarta, Kominfo -  Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung. Data Kementerian Sosial, per Senin, 4 Mei 2020 pukul 14.00, penyaluran bansos presiden telah menjangkau 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9% dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM. 

Dalam pembagian Bansos Presiden di DKI Jakarta, masih ditemukan data yang tumpang tindih dengan data Pemprov DKI, serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan. 

Dengan dasar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pihak Kemsos dan pihak Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan agar tak terulang kasus serupa dalam penyaluran bansos mendatang.

"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," terang Menko PMK dalam Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Senin (04/05/2020). 

Sebagai tindak lanjut, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera membenahi data usulan baru agar tak terjadi tumpang tindih data untuk tahapan selanjutnya.

Menko PMK meminta, antara pihak Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.

"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ucapnya.

Setelah menyelesaikan penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan  bansos presiden di Bodetabek kepada 600.000 KPM.

Sama seperti DKI, penyaluran bansos presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Walikota. Mensos Juliari Batubara meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk segera menyerahkan data usulan penerima bansos. Kedua kepala daerah tersebut menyanggupi dan akan segera menyerahkan data usulan.

Menko PMK meminta kepada pihak Kemensos dan kepala daerah terkait untuk melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima.

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," jelasnya.

Selain itu, dalam RTM dibahas pula program Padat Karya Tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bertujuan mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19. Menko PMK meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan program padat karya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Jadi nanti setelah ini kira-kira bisa dibreakdown dengan masing-masing provinsi untuk hal yang lebih teknis. Bisa pula disinkronkan antara program di pemprov," tandasnya.