FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    24 04-2020

    268

    Jual Alkes Berkualitas Rendah dan Mahal, Pemerintah Tutup Ratusan Akun Pedagang Daring

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Anggota Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menyusun barang bukti kosmetik ilegal saat rilis kasus kosmetik ilegal di Polda Sumatera Selatan, Palembang, Senin (9/3/2020). Polda Sumatera Selatan mengamankan satu orang tersangka serta barang bukti komestik ilegal sebanyak 3.428 buah kosmetik ilegal yang dijual melalui aplikasi jual beli online dan media sosial. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Pemerintah melakuan penutupan akun pedagang dalam jaringan (daring) karena menjual alat kesehatan yang berkualitas rendah dengan harga mahal. Hal itu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui pengawasan perdagangan daring.

    “Masih ada pedagang yang nekat menjual alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer berkualitas rendah di tengah kondisi sulit pandemi COVID-19,” tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/04/2020).

    Sekjen Oke melanjutkan, untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan secara intensif di semua platform lokapasar (marketplace). "Selama pengawasan dilakukan, Kementerian Perdagangan telah berhasil menjaring 169 pedagang yang menjual alat kesehatan berkualitas rendah dan 143 pedagang yang menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi," tutur Oke.

    Menurut Sekjen Kemendag, Pemerintah akan terus memperkuat layanan pengaduan dan perlindungan konsumen. “Ke depan, sesuai kesepakatan dengan Komisi VI DPR RI, Kemendag akan menguatkan layanan pengaduan perdagangan dan perlindungan konsumen, khususnya di tengah kondisi sulit pandemi COVID-19 ini,” tuturnya

    Sanksi Takedown

    Data Kementerian Perdagangan menunjukkan total terdapat 312 akun pedagang daring di semua lokapasar yang diberikan sanksi dengan menutup (takedown) akunnya dan menghilangkan tautan (link) dari toko daring (merchant).

    "Perusahaan atau mereka yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini dengan menjual produk alat kesehatan berkualitas rendah dan menjual harga kebutuhan pokok secara tidak wajar di atas harga eceran tertinggi (HET) seperti diatur dalam Permendag No. 7 Tahun 2020, tentu dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan bahkan UndangUndang Perdagangan No. 7 Tahun 2014,” jelas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Veri Anggrijono.

    Dirjen Veri mengungkapkan, produk alat kesehatan yang terindikasi menjual dengan harga tinggi dan berkualitas rendah, yaitu hand sanitizer (95 pedagang daring di 9 lokapasar), masker (25 pedagang daring di 8 lokapasar), dan produk kalung Virus Shut Out (49 pedagang daring di 8 lokapasar). “Sedangkan produk barang kebutuhan pokok yang terindikasi menjual di atas HET adalah gula kristal putih atau GKP (terkait harga) sebanyak 53 pedagang daring di 8 lokapasar, 52 pedagang daring minyak goreng (terkait harga) di 8 lokapasar, 38 pedagang daring bawang putih (terkait harga) di 5 lokapasar, dan 3 pedagang daring gula kristal rafinasi atau GKR (tidak sesuai peruntukan) di 1 lokapasar,” ujar Veri.

    Pengawasan terkait dengan harga juga dilakukan terhadap produk makanan yang dikemas ulang (repacking) dan daging beku yang dijual melalui lokapasar dan media sosial. “Saat ini pedagang GKR sedang dalam proses tindak lanjut pemeriksaan. Sedangkan, untuk produk makanan yang dikemas ulang dalam proses tindak lanjut penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bahkan Undang-Undang Pangan, serta untuk daging beku masih dalam proses pengawasan,” ujar Dirjen Veri. 

    Menurut Veri, Kemendag telah mengantisipasi pelanggaran kegiatan perdagangan daring dengan memanggil operator niaga elektronik untuk mengikuti aturan yang ada dan menguatkan perlindungan konsumen sehingga tidak ada pelanggaran dalam kegiatan perdagangan. “Setiap pelaku usaha yang tidak taat aturan akan ditindak tegas. Penerapan sanksi kepada para pedagang mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UndangUndang Perdagangan No. 7 tahun 2014,” kata Veri.

    Selain melakukan pengawasan barang dalam perdagangan daring, Kemendag juga telah menerima total 127 pengaduan terkait niaga elektronik dari 2018 sampai dengan 2020. Pada 2018 Kementerian Perdagangan menerima sebanyak 44 jumlah pengaduan, pada 2019 sebanyak 76 pengaduan, dan pada 2020 sebanyak 7 pengaduan.

    Pengaduan niaga elektronik meliputi pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian (barang yang datang berbeda dengan yang ditampilkan pada iklan); barang yang dibeli tidak datang (belum diterima oleh konsumen); barang yang sampai rusak/tidak bisa digunakan; pembatalan sepihak yang dilakukan pelaku usaha; waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan; pengembalian dana (refund) yang sangat lama; dan terjadi penipuan pada sistem lokapasar yang menyebabkan kerugian pada konsumen. “Penyelesaian pengaduan yang telah dilakukan berupa penggantian barang pelaku usaha dan/atau mengembalikan dana secara tunai,” ujar Veri.

    Veri menegaskan, Kemendag melakukan berbagai upaya melindungi konsumen dalam perdagangan daring ini, di antaranya melalui penyebarluasan iklan layanan masyarakat terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbelanja secara daring dan edukasi terkait hak-hak konsumen, seperti melaksanakan gelar wicara dan kegiatan penyelesaian pengaduan.

    Pengaduan konsumen untuk permasalahan niaga elektronik dapat dilakukan melalui WhatsApp: 0853 1111 1010, surel: pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, hotline: 0213441839, situs web: www.siswaspk.kemendag.go.id, atau datang langsung.

    Sementara itu, khusus perlindungan konsumen dalam perdagangan berjangka komoditi, Kementerian Perdagangan sedang memfinalisasi rancangan peraturan tentang pengaduan nasabah secara daring untuk memudahkan keluhan nasabah. “Draf rancangan peraturan menteri perdagangan telah selesai. Saat ini sedang tahap finalisasinya,” ujar Dirjen Veri.

    Berita Terkait

    Tingkatkan Sinergitas Penanganan Radikalisme di Ruang Digital

    Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rus Nurhadi Sutedjo Selengkapnya

    UU Cipta Kerja Beri Kemudahan Usaha Menguntungkan Bagi Desa

    Selengkapnya

    Perluas Penyaluran KUR Bagi UMKM, Pemerintah Gandeng Platform Digital

    Upaya Pemerintah memulihan ekonomi nasional dilakukan dengan menyasar peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satun Selengkapnya

    Perluas Lapangan Kerja, Pemerintah Tingkatkan Iklim Investasi dan Daya Saing Nasional

    Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai hari ini, telah memberi pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak dapat terpusat di Selengkapnya