Lewat Live Instagram, Menkominfo Jelaskan Opsi Frekuensi 5G

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan perkembangan adopsi teknologi 5G di Indonesia.  "Sebagai fast evolution atau revolusi digital yang cepat sekali perubahannya, karena kecepatannya 10 kali lipat kecepatannya dari 4G. 1G, 2G, 3G, 4G, itu lompatan yang biasa. Kita sekarang berada di jaringan 4G dan LTE. 4G itu sudah cepat sekali," tutur Menteri Johnny dalam Program #NgobrolDiRumah Bareng CNN Indonesia via Instagram Live, Kamis (23/04/2020). 

Menteri Kominfo menyebut penyiapan teknologi dan kebijakan yang berkaitan dengan 5G tidak seperti cara menyelesaikan 4G.  “Apa itu? Yang pertama kita memastikan pilihan teknologi karena masa depan industri 4.0 itu tergantung juga ketersediaan sarana informatika dan telekomunikasi 5G,” imbuhnya.

Menteri Johnny menambahkan arti penting kesesuaian teknologi. "Kita harus pastikan teknologinya yang tepat. Saat ini ada dua jenis teknologi di dunia terkait dengan 5G itu. Kita juga harus memastikan sekali kita memilih teknologi, teknologinya itu harus secara efisien kita gunakan untuk jangka waktu yang panjang," jelasnya. 

Mengenai pilihan teknologi 5G, menurut Menteri Kominfo sangat penting karena berkaitan dengan pilihan geostrategis, yaitu keimbangan politik strategis dunia bukan hanya sekadar teknologi saja.

“Itu dari sisi pemerintah. Belum lagi dari sisi ekosistem kalau 5G itu perlu juga kesiapan bisnis trend dari perseroan atau perusahaan-perusahaan industri robotisasi, bagaimana kita memasuki era robotisasi ke era airman vehicle ini harus matang dan siap,” ungkapnya.

Menteri Johnny melanjutkan, dari sisi pemerintah, Indonesia sudah melakukan trail 5G di frekuensi 28 GHz dan itu berhasil pada tahun 2017, 2018, dan 2019. "Sukses, setelah itu, nanti kita terapkan dari sisi bisnisnya. Namun, kita harus memastikan tersedianya spektrum potensi yang memadai,” ujarnya.

Menteri Kominfo menyebutkan, untuk seluruh frekuensi telekomunikasi yang digunakan di Indonesia itu besarannya 737 Mhz. Lalu, yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2024 itu sebesar 2.042 Mhz atau masih kekurangan 1310 Mhz. Sekarang ini pemerintah, menurut Menteri Johnny, Pemerintah  masih punya tugas untuk farming dan refarming untuk mengadakan spektrum frekuensi agar jumlahnya tersedia. 

“Di mana itu? Ada di lower band namanya 700-800 Mhz, ada di coverage band sebesar 2.3, 2.6, 3.3, 3.5 Ghz, kemudian juga ada di super high layer yaitu yang 28 - 30 Ghz. Kita siapkan semuanya sampai nanti itu industrinya, bisnis plan dari perusahaan-perusahaan yang siap, tinggal jalan,” tandasnya. 

Rencana Kontingensi Satelit

Dalam bagian lain siaran langung lewat Instagram, Menteri Kominfo menyinggung rencana kontingensi agar layanan satelit tetap bisa berjalan. Menyusul dampak kegagalan Satelit Palapa Nusantara Dua menempati orbit terhadap industri penyiaran, televisi dan radio. “Saat ini kami sedang bicara dan mencari jalan keluar bagaimana supaya pelayanan berjalan dengan baik,” paparnya.

Menteri Johnny mengungkapkan penyelesaian rencana itu memerlukan kerjasama dari pengelola stasiun TV dan radio Station.

"Karena nanti yang memakai mereka apalagi ini adalah business-to-busisness antara perusahaan seluler dan pertelevisian dan radio. Yang dilakukan oleh Kominfo adalah menyiapkan orbit satelit. Sedangkan yang menyediakan satelitnya adalah perusahaan telekomunikasi Indosat dan mitra kerjanya yaitu PT. PSN,” terangnya.

Dalam organisasi PBB, kata Menteri Johnny, ada yang namanya ITU atau International Telecommunication Union di World Radio Conference atau WRC, yang menetapkan Indonesia punya hak untuk orbit di derajat sekian. “Nah, orbit satelit itu, untuk satelit palapa Nusantara 2 menempati 113 derajat bujur timur. Itu kita tempatkan. Pemerintah sudah berhasil untuk meminta itu menjadi slot orbit Indonesia," jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo, Pemerintah Indonesia sudah menyurati ITU guna meminta agar tetap mempertahankan hak slot orbit ke Indonesia. “Karena dia (Satelit Palapa Nusantara Dua, red) gagal sampai di orbit, maka itu itu bukan kesalahan Indonesia. Hey, Pak PBB, mohon nanti kita bisa tempatkan satelitnya di situ,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Johnny menjelaskan, karena gagal meluncur dan satelit yang ada sekarang, tentu akan habis masa kerjanya, maka harus ada satelit pengganti. “Nah, satelit pengganti itu ada di wilayah udara Indonesia mulai dari 155 Derajat Bujur Timur sampai dengan yang paling dekatnya ada beberapa satelit kita di sana,” jelasnya.(hm.ys)