FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 04-2020

    1219

    Pemerintah Perhatikan Nilai Tukar Petani dan Siapkan Stimulus bagi Petani

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Petani membajak sawah tadah hujan dengan menggunakan traktor tangan di Desa Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (18/4/2020). Data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat menyebutkan sebanyak 17.504 hektar sawah tadah hujan yang tersebar di 12 Kecamatan mulai digarap karena telah memasuki musim penghujan. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah juga memperhatikan nilai tukar petani dan sedang dipersiapkan untuk stimulus kepada para petani. “Dan ini sedang dalam pembahasan, agar para petani nanti bisa mendapatkan semacam insentif untuk melakukan tanam di musim pasca panen raya ini,” ujar Menko Perekonomian usai mengikuti Rapat Terbatas, Selasa (21/04/2020).

    Lebih lanjut, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa kebijakan terkait dengan gula memang terjadi pengalihan dari gula pabrik untuk makanan minuman ke pasar domestik. “Namun ini karena memerlukan proses baik dari (izin produksi, red) maupun izin edarnya ini sedang berproses dan dalam waktu dekat ini akan masuk ke pasar,” imbuh Menko Perekonomian.

    Menurut Menko Perekonomian, terkait dengan impor pun baru masuk nanti di awal Mei. Ia menambahkan harapannya sebagian di bulan April ini diisi dari produksi di dalam negeri, dari gula rafinasi yang dimasukkan menjadi operasi untuk di dalam negeri. “Kemudian tentunya yang terkait dengan dengan bawang putih ini juga barangnya akan masuk, sehingga tentu akan diharapkan dengan barangnya masuk nanti harga sudah bisa turun ke bawah,” katanya.

    Terkait dengan beras, Menko Perekonomian menyampaikan Pemerintah terutama Kementerian Pertanian juga memonitor ada 168 ribu rice mill, yang tentunya diharapkan dari rice mill ini bisa diserap selain oleh Bulog, oleh para distributor. “Kemudian yang terkait dengan kebijakan di sektor pangan, memang ada beberapa hal yang sedang dipersiapkan, nanti pada waktunya Menteri Pertanian akan menyampaikan kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan,” ujarnya.

    Termasuk, sambung Airlangga, memperbaiki infrastruktur pertanian terutama terkait dengan pipanisasi, drainase, irigasi, dan pengembangan lebih banyak lagi embung untuk memanfaatkan curah hujan yang ada. Soal pertanyaan yang menyimpang terkait dengan harga minyak, Menko Perekonomian sampaikan memang kemarin terjadi sesuatu yang luar biasa dimana harga West Texas (West Texas Intermediate/WTI) ini turun di bawah minus 36 dan ini terjadi sekejap, karena memang tanggal 21 ini adalah batas untuk delivery future market dari minyak.

    “Sedangkan kaitan dengan Indonesia, Indonesia basis harganya ada MOPS (Mean Oil Platts Singapore) bukan WTI, sehingga MOPS itu basisnya adalah Brent. Dengan demikian ini memang pasti akan memberikan tekanan tetapi kita ketahui bersama dengan lockdown, kebutuhan minyak dunia turun 25-29 juta barel oil per day,” ungkap Menko Perekonomian.

    Sebagaimana diketahui, Menko Perekonomian juga menyebutkan bahwa Amerika menjadi produsen besar 300 juta barel oil per day dan rencana mau dipotong 2 juta. “Namun pemotongan OPEC yang 10 juta barel oil per day itu diperkirakan belum cukup untuk menyerap demand shock akibat daripada Covid-19 ini. tentu bagi Indonesia kita memonitor karena ini terkait juga dengan kebijakan biodiesel 30 (B30),” imbuhnya.

    Komunikasi dengan Ulama

    Sementara itu, Menteri Agama (Menag) menyampaikan telah berkoordinasi dengan organisasi-organisasi Islam maupun tokoh-tokoh Islam maupun juga utamanya dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), untuk bersama-sama menggarisbawahi tentang pelarangan mudik. “Kalau yang lalu kami mencoba menggunakan kata-kata yang mengimbau dengan keras. Nah, nanti mulai tanggal 24 (April) ini tentu kita ganti atau kita perkuat dengan kata-kata pelarangan,” kata Menag.

    Alasan utamanya, menurut Menag, bahwa memang yaitu kalau memang sudah jelas mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya sehingga harus dilarang supaya betul-betul bisa melakukan Ramadan dengan baik, aman, sesuai tujuan ibadahnya, dan tidak membuat mudarat kepada orang yang didatangi. “Dan hal ini pasti akan kami ulang pesan-pesan itu dan mohon teman-teman wartawan juga membantu untuk terus menyebarluaskan tentang pelarangan ini,” pungkas Menag akhiri pernyataan kepada pers.

    Berita Terkait

    Jawa Timur Jadi Contoh Penerapan Keterpaduan Layanan Digital

    Digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan kedepan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh sat Selengkapnya

    Presiden Lepas Pengiriman Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan

    Bantuan yang dikirimkan tersebut, kata Presiden, bernilai kurang lebih Rp30 miliar berupa obat-obatan dan peralatan-peralatan kesehatan dan Selengkapnya

    Presiden Minta Segera Integrasikan Layanan pada Portal Nasional

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya

    Pemerintah Dukung Pembentukan Ekosistem Startup di Kawasan IKN

    Untuk memperkuat digitalisasi yang menjadi bagian penting dari ekosistem startup, Kemenparekraf telah mempersiapkan berbagai program yang di Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA