Dewan Pers Usulkan Insentif untuk Industri Pers Nasional

Jakarta, Kominfo - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengusulkan insentif untuk keberlangsungan perusahaan pers dalam masa Pandemi Virus Corona (Covid-19). "Kami mengajukan usulan kepada Pemerintah mengenai Insentif Pemerintah Untuk Keberlangsungan Perusahaan Pers dalam masa Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dinyatakan perlunya perlindungan terhadap industri pers di tengah wabah sekarang," ujarnya dalam konferensi video bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (14/04/2020).

Menurut Mohammad Nuh, detil usulan insentif dimuat dalam surat tertanggal 9 April 2020. "Dewan Pers menyampaikan sejumlah usulan insentif untuk perusahaan pers di tengah pandemi Covid-19 setelah berbicara dengan konstituen pers nasional," jelasnya.

Dewan Pers mengajukan sembilan usulan kepada pemerintah, pertama  penghapusan kewajiban pembayaran PPh 21, 22, 23, 25 selama tahun 2020; penghapusan PPH omzet untuk perusahaan pers tahun 2020 serta penangguhan pembayaran denda-denda bayar pajak terhutang sebelum 2020. Selain itu, Dewan Pers juga mengusulkan pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun 2020 ditanggung oleh negara.

Usulan lain yang dimuat dalam surat Ketua Dewan Pers antara lain pemberlakuan subsidi 20% dari tagihan listrik bagi perusahaan pers selama masa pandemi berlangsung; pengalokasian anggaran diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers.  "Dengan demikian, serta dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers, pemerintah melalui cara ini dapat berperan mendukung keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada situasi krisis," tutur Mohammad Nuh.

Usulan berikutnya pemberlakuan subsidi sebesar 10% (sepuluh persen) per kilogram pembelian bahan baku kertas untuk media cetak. "Subsidi ini sangat penting karena harga kertas yang mengikuti pergerakan kurs rupiah terhadap dolar pada situasi krisis semakin memberatkan hidup media massa cetak," jelas Nuh.

Usulan ke delapan, penghapusan biaya Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk media penyiaran radio dan media penyiaran televisi tahun 2020. Dan ke sembilan, pemberlakukan ketentuan tentang paket data internet bertarif rendah untuk masyarakat kepada perusahaan penyedia layanan internet. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi turunnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi pasca-pandemi yang juga dapat menyebabkan turunnya tingkat readership masyarakat terhadap berita berkualitas. "Padahal readership yang tinggi justru menjadi kebutuhan pada masa krisis," jelasnya.

Menurut Menko Airlangga, Pemerintah sudah memasukkan industri pers dalam stimulus bagi badan usaha. "Permintaan terkait listrik gratis dikatakan hal itu tidak bisa dikabulkan karena sudah ditentukan hanya dibebaskan untuk pelanggan dengan 450 KV dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 KV," tuturnya.

Menteri Airlanga menyatakan, pengurangan pajak prinsipnya disetujui. "Kecuali pajak penghasilan sampai Februari 2020. Poin-poin yang diusulkan Dewan Pers akan dibahas dalam paket kebijakan lainnya yang akan dikaji oleh pemerintah," paparnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sebagian dari poin tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan menteri terkait. Sedangkan poin lainnya akan disampaikan ke pihak terkait seperti pengelola jasa internet swasta. Hadir dalam video conference itu Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, serta perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Serikat Perusahaan Pers, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Pewarta Foto Indonesia serta Forum Pemred. ***