FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    07 04-2020

    264

    Termasuk PKH dan Sembako, Pemerintah Terus Berikan Bantuan bagi Warga Terdampak Covid-19

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Interaksi pedagang kopi keliling dengan pembeli ditengah pandemi virus corona di Jakarta, Jumat (3/4/2020). Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tengah melakukan finalisasi skema pemberian BLT sebagai salah satu stimulus bagi masyarakat yang dirugikan akibat pandemi COVID-19 yang akan menyasar kepada 40 persen warga miskin yang paling berhak. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, menyampaikan bahwa beberapa program jaring pengaman sosial sudah berjalan. Program yang telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, sebagaimana disampaikan Mensos dalam keterangan pers melalui daring, di Jakarta, Selasa (07/04/2020).

    Berikut programnya secara lengkap: Pertama, mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), sesuai bulan ini dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, dengan ada kenaikan indeks kurang lebih 25%, dan sudah berjalan. Kedua, program sembako atau bantuan pangan non tunai untuk 15 juta dinaikkan menjadi 20 juta keluarga menerima manfaat juga sudah berjalan saat ini.

    ”Dan juga tetap kami menerapkan social atau physical distancing pada saat para keluarga penerima manfaat itu mengambil sembakonya di e-warung – e-warung yang jadi mitra kami,” ujar Mensos.

    Program Tambahan

    Selain yang sudah berjalan, Mensos juga menyampaikan program tambahan yang akan diberikan kepada penerima, yakni: Pertama, bansos khusus wilayah Jakarta dan wilayah Bodetabek yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta. ”Yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan itu adalah wilayah Bodetabek yang langsung berbatasan dengan DKI, kami akan memberikan bansos khusus berupa sembako, bansos khusus Presiden,” ujar Mensos.

    Dengan durasi selama 3 bulan yang akan dimulai dalam waktu 2 minggu dari sekarang, Mensos sampaikan indeksnya adalah Rp600 ribu per keluarga untuk wilayah-wilayah tersebut ya. ”Data yang kami gunakan adalah keluarga yang ada di dalam data terpadu kami atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  kami ditambah tentunya masukan tambahan data-data dari Pemda. Saat ini kami sudah memegang data masukan dari Pemda DKI, baru kemarin kami terima,” kata Mensos.

    Menteri Juliari menegaskan akan ada bansos khusus dari Presiden untuk Jabodetabek yaitu berupa paket sembako dengan nilai Rp600 ribu per keluarga, dengan durasinya 3 bulan dan akan dimulai untuk bulan ini. Kedua, Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 3 bulan dengan indeks juga Rp600 ribu per keluarga. ”Ini siapa yang menerima? Adalah seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu kami yang belum terima bansos seperti PKH, BPNT ataupun nanti kartu prakerja,” imbuh Mensos.

    Calon penerima BLT ini, menurut Mensos, adalah seluruh keluarga yang ada di data DTKS plus nanti data tambahan dari Pemda-Pemda tersebut yang selama ini atau saat ini pun tidak terima bansos seperti PKH, BPNT, atau kartu pra-kerja. ”Rencana kami akan mulai secepatnya. Kita ingin mulai bulan ini, tapi tentunya karena baru diputuskan hari ini kami perlu untuk melakukan koordinasi-koordinasi terlebih dahulu,” imbuhnya.

    Untuk bansos khusus sembako yang untuk wilayah Jabodetabek, menurut Mensos, menunggu bansos tersebut turun ke lapangan, Kemensos akan mendistribusikan mulai besok 200 ribu paket sembako dengan indeks Rp200 ribu di Jakarta. ”Jadi paket sembako ini, bansos khusus ini adalah untuk menunggu kekosongan sampai dengan bansos khusus yang dari Presiden untuk wilayah Jabodetabek yang tadi saya sampaikan di awal. Durasinya 3 bulan dan indeksnya adalah Rp600 ribu per keluarga,” tutup Mensos di akhir keterangan.

    Berita Terkait

    Pemerintah Restui 102 Wilayah Laksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

    Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada Selengkapnya

    Inilah Strategi Pemulihan Ekonomi Desa Pasca Covid-19

    Selengkapnya

    Pemerintah Rumuskan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan bahw Selengkapnya

    Pemerintah Ingin Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

    Nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Selengkapnya