FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    31 03-2020

    324

    Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (kiri) meninjau pemeriksaan kesehatan warga yang melintas di halaman Dinas Kesehatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2020). Dalam tinjauannya, Wali Kota Tegal mengatakan Pemerintah Kota Tegal mengalokasikan anggaran sebesar Rp27 milyar untuk membantu warga yang terdampak karantina wilayah terutama bagi yang kurang mampu dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. - (antarafoto)

    Bogor, Kominfo - Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/03/2020). Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dinilai sebagai jenis penyakit berisiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat.

    “Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

    Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dari penyakit jenis tersebut dengan cara penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mencegah keluar dan masuknya penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

    Untuk mengupayakan perlindungan tersebut, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Opsi tersebut diambil dalam rapat terbatas pada Senin (30/03/2020) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

    “Sesuai undang-undang (UU), PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” tuturnya.

    Aturan pelaksanaan PSBB tersebut juga telah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Terbitnya aturan pelaksanaan tersebut memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

    “Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan serta berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Presiden Tinjau Kesiapan Kenormalan Baru di Masjid Istiqlal

    Kepala Negara juga memeriksa perkembangan proyek renovasi masjid tersebut setelah sebelumnya dikunjungi pada awal Februari 2020 lalu. Selengkapnya

    Presiden Ajak Penyelenggara Negara Teguhkan Keberpihakan pada Masyarakat

    Presiden Joko Widodo mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk meneguhkan keberpihakan kepada masyarakat. Dalam p Selengkapnya

    Pemerintah Restui 102 Wilayah Laksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

    Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada Selengkapnya

    Pemerintah tidak Akan Tergesa-gesa Membuka Sektor Pendidikan

    Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa untuk segera membuka sektor pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi Selengkapnya