Masyarakat Jangan Terjebak Opini Budaya Baca Indonesia Rendah

Jakarta, Kominfo - Arahan Presiden Jokowi di Periode kedua pemerintahan adalah menciptakan SDM unggul Indonesia Maju. "Dan Perpustakaan Nasional adalah salah satu yang diharapkan mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di level Asia. Indeks pembangunan manusia bisa dicapai jika manusia Indonesia cerdas. Hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara didirikan," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat memberikan laporan dalam Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional di Jakarta, Selasa (25/02/2020).

Menurut Syarif Bando, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, arah kebijakan pembangunan perpustakaan sebagai Prioritas Nasional dicapai melalui peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter juga memperteguh jati diri bangsa. "Selain itu juga peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan, sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional," jelasnya.

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan perhatian khusus Pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul perlu dilihat secara serius. Pasalnya dibutuhkan kerjasama untuk meningkatkan akses buku bacaan di perpustakaan sebagai jantung pendidikan. Oleh karena itu, Syarif meminta masyarakat tak terjebak dalam opini internasional terkait budaya baca yang rendah, sebaliknya ia meminta kerjasama masyarakat untuk meningkatkan askes bacaan di setiap daerah.

"Indonesia bukan bangsa dengan budaya baca rendah. Tapi fakta di lapangan disebabkan karena belum cukup akses yang memadai. Jangan terjebak opini internasional tapi mari kita perbaiki bersama," tandasnya.

Dalam konteks implementasi pemerintahan daerah, Kepala Perpusnas menyoroti upaya untuk meyakinkan seluruh pemerintah daerah agar punya kesadaran menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan penduduknya. “Itulah sebabnya upaya kita untuk memasukkan perpustakaan sebagai urusan wajib yang diatur didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi fondasi dan landasan yang kuat untuk ke depan kita berharap bahwa pemerintah daerah dan kepala daerahnya mempunyai kesadaran untuk mencipatakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya,” kata Syarif.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan, aspek pendidikan dan perpustakaan dalam pandangan Syarif tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Perpusnas mendorong Pemda untuk menumbuhkembangkan budaya literasi. "Tidak ada guru tentang kedaerahan, tapi banyak buku yang menginformasikan asal usul, adat istiadat. Ini bisa dikelola oleh daerah. Daerah harus benar-benar tumbuhkan literasi," terang Syarif Bando.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 yang dihelat selama tiga hari, yakni 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta,  dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D. Rakornas mengupas berbagai kebijakan yang dipaparkan secara bergantian Bappenas, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemendes-PDTT, Komisi X DPR RI, dan Perpustakaan Nasional.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 dihadiri tidak kurang dari 1.500 peserta dari seluruh dinas perpustakaan, Bappeda, berbagai forum perpustakaan, asosiasi penerbit dan profesi, pengusaha rekaman, pegiat literasi, dan para pustakawan.