FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 02-2020

    293

    Presiden Serahkan 2.576 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Rakyat Aceh

    Kategori Berita Pemerintahan | Yusuf
    Presiden RI Joko Widodo ketika memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/02/2020) kemarin. - (AYH)

    Bireuen, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.576 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Provinsi Aceh. Penyerahan sertifikat tersebut, merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden selama dua hari di Aceh.

    Presiden mengatakan, setiap melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan masyarakat di seluruh Tanah Air, selalu yang ditanyakan adalah mengenai sertifikat Tanah.

    “Problem di negara kita, Indonesia, setiap saya pergi ke desa, setiap saya pergi ke kampung, selalu yang menyampaikan di telinga saya ini rakyat, ‘Pak, tanah saya sengketa, Pak, ini ada konflik tanah’. Kenapa itu terjadi? Karena rakyat tidak pegang sertifikat,” ujar Presiden dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/02/2020).

    Setiap keluhan yang diterima, lanjut Presiden, karena faktor tanahnya yang ada, namun masyarakat tidak memiliki sertifikat. Hal tersebut yang kerap menimbulkan konflik sengketa lahan. Tidak hanya di Aceh, Presiden akui konflik seputar tanah terjadi di hampir seluruh Provinsi.

    Di Aceh sendiri, Presiden mengatakan bahwa jumlah sertifikat yang harus diterima sebanyak 3,2 juta. “Di Aceh harusnya sertifikat yang dipegang oleh rakyat ada 3,2 juta sertifikat, tapi yang sekarang baru berapa? 1,2, masih kurang 2 juta sertifikat,” tuturnya.

    Sementara itu, penyerahan sertifikat hak atas tanah secara nasional jumlahnya sebanyak 126 juta. Dengan jumlah tersebut, Presiden memintah setiap tahunnya harus ada peningkatan jumlah sertifikat yang sudah diterima masyarakat.

    “Karena memang di seluruh Indonesia ini harusnya yang pegang sertifikat itu ada 126 juta, tetapi di 2015 baru yang pegang baru 46 juta. Artinya, masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat, itu kenapa selalu ada sengketa di mana-mana,” paparnya.

    “Oleh sebab itu, 2017 saya perintahkan Pak Menteri, karena sebelumnya setahun itu cuman 500 ribu di seluruh Indonesia sertifikat keluar. Saya minta 2017, 5 juta (sertifikat) langsung lipat 10 kali, 2018 minta 7 juta, tahun 2019 kemarin 9 juta,” Presiden menambahkan.

    Presiden berharap, percepatan penyerahan sertifikat setiap tahun, ikut membantu masyarakat agar tidak terjadi lagi sengketa dan konflik tanah. “Ini yang terus akan kita percepat, paling enggak, bayangkan, 80 juta yang belum di sertifikat, kalau setahun 500 ribu nunggunya berarti 160 tahun untuk dapat sertifikat, Mau? Gak ada yang mau pasti. Itulah kenapa sertifikat itu dipercepat,” terangnya. (aik)

    Presiden berbincang dengan warga Aceh dalam acara penyerehan serifikat hak tanah

    Berita Terkait

    Presiden: Narapidana Koruptor Tidak Pernah Dibicarakan

    Pembebasan bersyarat tersebut hanya ditujukan bagi narapidana tindak pidana umum sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran Covid-19 Selengkapnya

    Pemerintah Segera Keluarkan PP Tentang Karantina Wilayah

    Pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina kewilayahan yang akan membatasi perpindahan orang, membatasi Selengkapnya

    Presiden Mohon Doa Masyarakat untuk Almarhumah Ibunda

    Ibu Sudjiatmi Notomihardjo meninggal dunia pada Rabu, 25 Maret 2020 pukul 16.45 WIB. Selengkapnya

    Presiden Berbelasungkawa Atas Wafatnya Tenaga Medis yang Tangani Pasien Korona

    Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengalokasikan insentif bagi para tenaga medis yang berjuang di tengah pandemi korona ini. Selengkapnya