Pekanbaru, Kominfo - Mengawali hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau, Jumat (21/02/2020), Presiden Joko Widodo meninjau sekaligus meresmikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru. Madrasah tersebut merupakan salah satu sekolah yang telah direnovasi dan direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan memohon rahmat serta rida Allah SWT, pada pagi hari ini saya resmikan rehabilitasi dan renovasi total sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru, Riau,” kata Presiden dalam sambutannya yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2019, Kementerian PUPR mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pasar dan membangun sarana prasarana olahraga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian PUPR membentuk Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PSPPOP) di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pada 2019, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan rehabilitasi 1.679 sekolah dan 177 madrasah. Khusus di Provinsi Riau, telah dilaksanakan rehabilitasi dan renovasi pada 127 sekolah, 2 madrasah, dan 1 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp355,5 miliar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, renovasi MTsN 3 Pekanbaru sendiri diperkirakan menghabiskan anggaran Rp14 miliar, yang termasuk dalam paket renovasi bersama dengan MTsN 1 Dumai senilai Rp 4,3 miliar.

“Jadi biayanya itu Rp17,3 miliar, satu paket dengan MTsN di Dumai Rp4,3 miliar, ini (MTsN 3 Pekanbaru) Rp14 miliar,” ujar Basuki saat meninjau MTsN 3 Pekanbaru, Kamis, 20 Februari 2020.

Ruang lingkup penanganan meliputi rehabilitasi ruang kelas, ruang pendukung, toilet, perbaikan drainase, perbaikan lapangan dan fasilitas olahraga guna mendukung PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

Di Provinsi Riau, rehabilitasi sekolah dan madrasah dilaksanakan di 12 kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

Sementara itu, Kepala MTsN 3 Kota Pekanbaru, Darusman, mengatakan bahwa sebelum direnovasi hampir 75 persen kondisi ruangan untuk belajar sangat memprihatinkan. Di sejumlah ruangan, ungkapnya, lantainya pecah sehingga mengganggu proses belajar mengajar.

“Sekali lagi, atas nama Kementerian Agama Provinsi Riau dan keluarga besar MTsN 3 Pekanbaru, dan khususnya masyarakat Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah melaksanakan renovasi dan rehabilitasi madrasah kita ini sehingga menjadi madrasah yang sangat layak dan bagus untuk belajar di masa yang akan datang,” kata Darusman.

“Harapan kami ke depan, program seperti ini lanjut untuk perjuangan anak-anak kita ke depan untuk menjadi tunas-tunas bangsa yang cerdas dan berbakti kepada bangsa dan negara,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau MTsN 3 Kota Pekanbaru antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Riau Syamsuar.

Tiba di Riau, Presiden Tinjau Posko Penanganan Karhutla

Ketika tiba di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (20/02/2020) kemarin, Presiden Joko Widodo langsung menuju sebuah ruangan yang dijadikan posko untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Di depan tempat Presiden duduk terpampang sebuah dashboard yang berisi beragam informasi terkait penanganan karhutla.

Dalam pemaparannya, Kapolda Riau Irjen Setya Imam Effendi menjelaskan bahwa dashboard tersebut adalah sistem yang dibangun untuk menangani karhutla secara terukur, terstruktur, dan efisien. Sistem ini menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu Noah, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

“Dari pemantauan kami dari tanggal 1 Januari sampai sekarang itu ada 786 titik panas (hot spot). Kami sudah menggunakan dashboard untuk menanganinya. Hasil verifikasi kami di lapangan dengan mendatangi langsung titik api di koordinat sebagaimana informasi dari satelit itu, hanya 455 titik api. Alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa kita padamkan dan kita akan terus memanfaatkan ini untuk proses pemadamannya,” papar Setya.

Tak hanya bisa memantau titik api, dashboard tersebut juga berisi beragam informasi mengenai lahan gambut, perkiraan cuaca, arah angin, kepemilikan lahan, anggota yang online maupun offline, sekolah, embung, kanal, sekat kanal, Polsek, Polres, lahan perusahaan, hingga helipad yang paling dekat lokasi.

“Kami juga bisa memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya lain untuk keperluan pemadaman. Kami memetakan di mana letak peralatan-peralatan itu ada, pos-pos BNPB yang ada di kabupaten kami data, Polsek dan Koramil kami data, demikian juga perusahaan-perusahaan yang memiliki alat pemadaman juga kami data. Sehingga kami bisa mengerahkan peralatan maupun personel yang ada di titik api tersebut untuk membantu proses pemadaman,” jelas Kapolda Riau.

Dashboard tersebut juga memudahkan seluruh jajaran untuk berkoordinasi secara langsung dengan para petugas yang sedang bekerja. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Riau sempat menelepon salah satu anggotanya yang sedang berada di lapangan.

“Siap Jenderal, pemadaman masih dilakukan pendinginan, api sudah tidak ada, hanya mengeluarkan asap Jenderal. Api sudah dapat dipadamkan Jenderal,” tegas Marino Yures, anggota polisi yang berada di salah satu titik api di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Di lapangan, Marino bertugas bersama dengan sejumlah elemen yang terdiri atas unsur Polri 6 personel, TNI 6 personel, BPBD 5 personel, Damkar Kecamatan Rupat 7 personel, Masyarakat Peduli Api 3 personel, dan masyarakat sekitar sejumlah 15 orang.

“Kami ingin bersinergi dalam memadamkan karhutla secepatnya. Ini menjadi komitmen kami bagaimana penanganan kebakaran hutan di Provinsi Riau menjadi prioritas kami,” tegas Kapolda Riau.

Saat memberikan arahan mengenai upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020 lalu, Kepala Negara mengingatkan sekaligus menginstruksikan agar apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah, maka pihak terkait diminta untuk sesegera mungkin memadamkan titik api tersebut sebelum terlanjur membesar. Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.

“Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan,” tutur Presiden saat itu.

Lebih jauh, Kepala Negara juga menginstruksikan agar frekuensi pemeriksaan di lapangan lebih ditingkatkan. Menurutnya, fungsi pengawasan memiliki peranan vital dalam upaya pencegahan karhutla agar tidak meluas.

“Saya minta frekuensi patroli lapangan terutama di wilayah rawan kebakaran tolong mulai diperintahkan kepada aparat di bawah kita sehingga penguasaan lapangannya betul-betul bisa kita kuasai. Pemerintah daerah dan aparat teritorial seperti Babinsa dan Babinkamtibmas itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kita harapkan kondisi harian di lapangan selalu terpantau,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau posko penanganan karhutla antara lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Riau Syamsuar, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI M.S. Fadhilah, Kapolda Riau Irjen Setya Imam Effendi, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet, dan Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran.