FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 02-2020

    178

    Bank Wakaf Mikro, Wujud Komitmen Pemerintah dalam Mempermudah Usaha

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Mataram, Kominfo – Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) adalah melalui pemberian akses terhadap permodalan. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM) Ahmad Taqiuddin Mansur (ATQIA) di Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/02/2020).

    “Bank Wakaf Mikro ini salah satu komitmen pemerintah untuk membangun, memberikan kemudahan berusaha melalui permodalan. Tidak hanya yang besar tapi juga melalui lembaga keuangan mikro, keuangan kecil. Dalam rangka mengembangkan usaha-usaha kecil, UMKM,” ungkap Wapres.

    Lebih lanjut Wapres menyatakan, bahwa selama ini perkembangan BWM dinilai pelan. Hal ini dikarenakan dana untuk operasional BWM masih bergantung pada donasi yang diberikan melalui Baznas. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar ke depan, proses pendapatan modal untuk BWM agar dapat diperkuat lagi.

    “Memang selama ini Bank Wakaf Mikro ini jalannya agak pelan, karena menunggu bantuan, menunggu donasi. Ke depan akan kita dorong supaya tidak hanya menunggu donasi,” imbau Wapres.

    Terkait keberadaan BWM yang bertempat di pesantren-pesantren, Wapres menegaskan bahwa Pesantren selain menjadi tempat untuk belajar agama, juga harus dapat menjadi tempat untuk penguatan ekonomi umat.

    “Kenapa ini harus di pesantren? Supaya Pesantren tidak hanya menjadi pusat untuk menyediakan para kyai, para ulama. Tapi juga tempat untuk melakukan penguatan umat, untuk melakukan pemberdayaan umat, terutama di bidang ekonomi. Untuk menghilangkan kemiskinan supaya jangan sampai umat ini menjadi umat yang lemah,” tegas Wapres.

    Wapres juga berpesan agar pesantren dapat menjadi motivator dan koordinator keterlibatan anak-anak pesantren dalam pengelolaan BWM. Karena generasi inilah yang nantinya akan menjadi penerus gerakan ekonomi umat.

    “Keterlibatan anak-anak pesantren di Bank Wakaf ini untuk mampu mengelola. Karena fiqihnya kan sudah diajarkan. Harus mempelajari bagaimana fiqih muamalah nya. Selama ini yang diajarkan dan dikembangkan hanya fiqih ibadahnya. Tapi bank muamalahnya kurang. Ini juga haris dikembangkan,” pesan Wapres.

    Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan harapannya agar BWM dapat terus berkembang sehingga mampu menbawa manfaat yang besar bagi umat.

    “Saya mengharapkan agar Bank Wakaf Mikro ini dapat maju lebih besar sehingga mampu membawa manfaat bagi peningkatan perekonomian pondok pesantren, dan pesantren mampu memberikan kesejukan dan terus bersinergi dengan Pemerintah untuk membangun kemajuan peradaban bangsa Indonesia menuju Indonesia maju,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Yayasan Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan Baiq Mulianah melaporkan mengenai sejarah dan perkembangan pondok pesantren sejarah pendirian BWM di pondok pesantren yang dipimpinnya.

    “Kami laporkan sampai dengan saat ini, [BWM] diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan mulai Juli 2019 dan sampai sekarang sudah memiliki nasabah 355 orang,” lapor Baiq.

    Senada dengan Baiq, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, menjelaskan mengenai latar belakang pendirian BWM di Indonesia.

    “[pemikirannya] agar jangan hanya menyentuh umat yang besar, karena sudah pintar. Justru difokuskan pada umat yang jumlahnya banyak dan perlu perhatian,” ungkap Wimboh.

    Sebagai informasi, program BWM merupakan bagian dari upaya perluasan akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi umat dan sekaligus meningkatkan motivasi kewirausahaan di lingkungan pesantren. Dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro kecil yang belum terjangkau akses keuangan formal, program Bank Wakaf Mikro turut mendukung program pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan.

    Tampak hadir dalam acara peresmian, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan Baiq Mulianah. 

    Berita Terkait

    Arahan Presiden Terkait Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Tangani Covid-19

    Presiden Joko Widodo terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan pandemi virus korona atau Covid-19 dari waktu ke waktu. Di saat yan Selengkapnya

    Menlu: Pemerintah Pantau WNI sedang dalam Perjalanan Umrah

    Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi telah meminta kepada duta besar (dubes) Indonesia di wilayah Timur Tengah untuk terus memantau ke Selengkapnya

    Tingkatkan Komitmen Berbangsa dan Bernegara Melalui Empat Pilar Kebangsaan

    Indonesia memiliki fondasi yang dikenal dengan istilah empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Selengkapnya

    Bappenas: Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan Penting dalam Pemindahan Ibu Kota Negara

    Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Himawan Hariyoga menyebut ad Selengkapnya