FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    06 02-2020

    124

    Selesai 84 Tematik, Presiden: Kebijakan Satu Peta Integrasikan Berbagai Informasi Geospasial

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Presiden Joko Widodo (keenam kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (keenam kanan) memimpin rapat kabinet terbatas tentang kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan tim percepatan kebijakan satu peta telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari 85 peta tematik yang diinginkan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2020 agar dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sejak 2016 telah melakukan langkah percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang program utamanya adalah sinkronisasi, integrasi, kompilasi, dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau.

    ”Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan Kebijakan Satu Peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi,” tutur Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas Kebijakan Satu Peta, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2020).

    Menurut Presiden, tinggal 1 (satu) peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan selesai di Desember 2020. “Setelah kompilasi peta tematik selesai, kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah,” ujarnya.

    Presiden ingin menekankan bahwa informasi geospasial yang telah dihasilkan dari Kebijakan Satu Peta ini bisa diakses dalam satu geoportal sehingga masing-masing K/L dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial. Ia menegaskan yakni satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal. ”’Saya juga ingin mengingatkan teman-teman kementerian, lembaga dan Pemda/Pemerintah Daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial,” tambahnya.

    Dengan adanya suatu peta yang termuat dalam satu geoportal, menurut Presiden, tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang, serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di Indonesia. ”Saya minta kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan di lapangan, ini penting sekali. Baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan,” ujarnya.

    Dari hasil identifikasi sinkronisasi masalah tumpang tindih peta tematik, lanjut Presiden, terdapat sekitar 77,3 juta hektare atau 40,6 persen dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih dan menjadi PR bersama. Tumpang-tindih itu, sambung Presiden, telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia. Presiden minta hal itu juga segera diselesaikan.

    ”Gunakan peta indikatif tumpang tindih  informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dan jika diperlukan payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih antara informasi geospasial tematik ini juga akan segera disiapkan,” pungkas Presiden di akhir pengantar.

    Hadir dalam Ratas kali ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menperin Agus Gumiwang K, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menhub Budi Karya S., Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BIG Hasanuddin Zainal, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta para eselon 1 pada Lembaga Kepresidenan.

    Berita Terkait

    Presiden Serahkan 41 SK Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

    Presiden Joko Widodo menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencak Selengkapnya

    Presiden Tinjau dan Resmikan Rehabilitasi Madrasah di Pekanbaru

    Mengawali hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau, Jumat (21/02/2020), Presiden Joko Widodo meninjau sekaligus meresmikan Madrasah Ts Selengkapnya

    Bersama Warga, Presiden Hijaukan Desa Jatisari, Wonogiri dengan Sistem Agroforestry

    Presiden Joko Widodo menamam tanaman bersama kurang lebih 1.000 warga dalam rangkaian acara Penghijauan Desa Jatisari dengan sistem Agrofore Selengkapnya

    Presiden: Tugas BPIP Membumikan Pancasila dalam Keseharian

    Presiden Joko Widodo menyampaikan tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah bagaimana membumikan Pancasila, terutama target ana Selengkapnya