FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    06 02-2020

    245

    Presiden Apresiasi Kerja Keras Semua Pihak Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan arahan pada Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Dalam Rakornas tersebut Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan potensi adanya kebakaran hutan dan lahan terutama di daerah-daerah yang rawan. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan yang sebesar-besarnya atas kerja keras semua pihak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. ”Sekali lagi, ini pekerjaan rutin yang kita hadapi dari tahun ke tahun dan setiap akan memasuki bulan kemarau kita selalu berkumpul di sini,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (06/02/2020).

    Pertemuan kali ini, menurut Presiden, sudah berulang-ulang setiap tahunnya sejak 2016, 2017, 2018, 2019, dan sekarang 2020. “‘Kenapa ini kita lakukan terus? Karena yang saya takutkan adalah adanya gubernur, bupati, dan wali kota baru. Adanya pangdam, danrem, dandim, kapolda, serta kapolres baru yang baru masuk ke daerah-daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita buat sejak 2016,” ujarnya.

    Khusus untuk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, Presiden mengingatkan untuk hati-hati pangdamnya, kapoldanya, danremnya, dandimnya, dan kapolresnya. ”Tegas-tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima dan Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil, agak membesar, saya tanya pasti dandimnya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan pangdam dan kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang,” tambah Presiden.

    Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar, sambung Presiden, meski baru dilantik beberapa bulan namun sudah mendapat peristiwa tersebut membutuhkan kesiapan melihat lapangan. ”Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar, baik itu lahan gambut maupun lahan hutan. Tapi begitu 2016 kita berkumpul dan 2017 turun menjadi 150 ribu hektare. Tapi 2018 naik lagi menjadi 590 ribu hektare. Tahun 2019 naik lagi menjadi 1,5 (juta hektare, red). Ini ada apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan?,” ulas Presiden.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara sampaikan bahwa dirinya tidak ingin seperti kebakaran di Rusia yang mencapai 10 juta, Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 (juta, red), dan terakhir di Australia dari informasi yang diterima sebulan lalu mencapai 6 juta (hektare, red), tapi terakhir tadi dicek sudah 11 juta (hektare, red). ”Ada 500 juta satwa yang mati karena kebakaran di sana, berarti kehilangan plasma nutfah, baik itu flora maupun fauna. Ini yang kita tidak mau. Itu kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan nilai uang,” Presiden mengingatkan.

    Oleh karena itu, Presiden mengingatkan kembali, kalau ada api satu, segera padamkan dan optimalkan peran Babinsa dan Babinkamtibmas untuk menyebarkan informasi. ”Gubernur, bupati, wali kota punya kepala desa, beritahu mereka. Sekali lagi, kalau ada api satu saja di wilayah desa, segera cari ember padamkan. Jangan sampai meluas sehingga kita menggunakan air sampai berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan. Sudah sulit,” tambah Presiden.

    Negara besar pun sudah kesulitan, sambung Presiden, untuk menangani api seperti di Amerika dan Australia juga kewalahan. Kepala Negara mencontohkan bahwa dua minggu yang lalu sudah mulai ada api di Kabupaten Siak dan Dumai (Provinsi Riau), untung segera dipadamkan. ”Padamkan jangan sampai tambah dua, tambah tiga, tambah empat, tambah lima. Setop waktu muncul satu. Hanya itu yang bisa kita lakukan agar api tidak membesar. Kalau sudah gede, apalagi masuknya ke lahan gambut (peatland), lebih sulit lagi,” saran Presiden.

    Dikucurin berapa ton air pun, sambung Presiden, juga atasnya saja yang apinya enggak ada (padam), bawahnya masih panas. Ia menambahkan bahwa asap masih keluar karena bawahnya masih api. Hal-hal seperti ini, lanjut Presiden, yang terus harus disadarkan kepada masyarakat. ”Hati-hati, sekali lagi Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Selatan. Meskipun provinsi-provinsi yang lain juga hati-hati, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Dan juga hati-hati meskipun sangat kecil sekali, Kalimantan Timur. Dan juga provinsi-provinsi kita, baik di Jawa maupun di Sulawesi, di NTT, NTB, sampai di Papua, hati-hati. Semuanya hati-hati,” Presiden mengingatkan seraya menyampaikan kalau sudah membesar kerugian akan mencapai ratusan triliun seperti tahun 2001. Menurut Presiden, jika kerugian sudah membesar itu sudah bukan hanya puluhan triliun tapi bisa mencapai ratusan triliun seperti di 2015.

    Turut hadir dalam acara ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

    Berita Terkait

    Presiden: Narapidana Koruptor Tidak Pernah Dibicarakan

    Pembebasan bersyarat tersebut hanya ditujukan bagi narapidana tindak pidana umum sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran Covid-19 Selengkapnya

    Presiden: Distribusi Logistik Jangan Sampai Terganggu

    Presiden menggarisbawahi soal ketersediaan dan distribusi bahan-bahan pokok dan stok pangan yang harus tetap terjaga di tengah masyarakat. Selengkapnya

    4 Arahan Presiden untuk Antisipasi Mudik Lebaran

    Tradisi mudik melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak dan sebagai gambaran pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta o Selengkapnya

    Pemerintah Segera Keluarkan PP Tentang Karantina Wilayah

    Pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina kewilayahan yang akan membatasi perpindahan orang, membatasi Selengkapnya