Kominfo - Komisi I DPR RI Bahas Dua Program Prioritas Konektivitas Telekomunikasi Nasional

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate beserta pejabat eselon I mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI. Rapat kerja yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (05/02/2020) kemarin, dibahas Program Prioritas sektor komunikasi dan informatika nasional. Ada dua program yaitu perkembangan Pembangunan Satelit Indonesia Raya (Satria) serta Target Indonesia Merdeka Sinyal 2020.

Menteri Kominfo menyebutkan Satelit multifungsi yang akan diluncurkan ke slot orbit tahun 2022, memiliki dapat membantu pemerataan akses jaringan komunikasi dan internet broadband di seluruh Nusantara. 

"Saat ini masih ada 150.000 titik yang tidak dapat akses internet cepat. Menurutnya jaringan internet cepat sekarang ini masih menggunakan serat optik namun serat optik tidak tenjangkau ke titik tersebut," kata Menteri Johnny saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI  

Menteri Johnny merinci pemanfaatan Satria untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pemeritahan daerah, layanan kesehatan dan keamanan. "Satria ini diproyeksikan akan mendukung jaringan komunikasi untuk 93.900 sekolah, 47.900 kantor pemerintahan daerah, 3.700 puskesmas, dan 3.900 markas polisi dan TNI yang sulit dijangkau kabel optik," jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo Satria ini dibangun oleh PT. Satelit Nusantara 3 dengan pembiayaan sebesar Rp6,4 Triliun. "Dana sebesar itu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, di mana satelit itu memiliki kapasitas 150 gigabita perdetik dan kapasitas enam kali lipat dari satelit yang sudah ada di Indonesia," tambahnya. 

Dengan kapasitas yang besar Menteri Johnny menargetkan bisa membantu kantor pemerintah dan wilayah yang keberadaan sinyal sulit. "Satelit ini, akan digunakan untuk wilayah blankspot di Indonesia," tandasnya. 

Target Merdeka Sinyal

Dalam rapat kerja itu, Menteri Johnny G. Plate, meralat target Indonesia Merdeka Sinyal pada tahun 2020. "Pemerintah masih akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi secara berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan berbagai program pemerintah termasuk pembangunan BTS USO dan program Palapa Ring," ungkapnya. 

Menurut Menteri Johnny, pemerintah memang sudah membangun infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah, mulai dari kota hingga kabupaten. Namun, bukan berarti tugas pemerintah untuk memerdekakan sinyal selesai pada tahun ini.

"Saya tentu mengusulkan merdeka sinyal menjadi perjuangan bersama kita. Tahun 2020 yang membatasi satu kurun waktu kita hapus, sehingga menjadi relevan dengan semua usaha kita untuk memerdekakan sinyal tidak saja di kabupaten, tapi sampai di wilayah, di mana masyarakat itu ada secara berkelanjutan," jelasnya.