FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 01-2020

    194

    Menkominfo: Indonesia Akan Menjadi Negara ke-5 di ASEAN Pemilik UU PDP

    Kategori Berita Kementerian | mth
    Menteri Kominfo Johnny G. Plate didampingi Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan (kiri) dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Widodo Muktiyo (kanan) saat Konferensi Pers Update Tentang RUU Pelindungan Data Pribadi, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/01/2020). - (AYH)

    Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan, Indonesia dicanangkan akan menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). 

    Menteri Kominfo mengatakan, 4 negara di ASEAN yang telah memiliki UU PDP adalah Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Jika pemerintah bersama DPR RI secepatnya menyelesaikan pembahasan RUU PDP, maka Indonesia akan menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki UU PDP.

    “Bila ini (RUU PDP) nanti selesai, maka Indonesia menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki undang-undang perlindungan data, khusus perlindungan data pribadi,” kata Menteri Johnny saat Konferensi Pers Update Tentang RUU Pelindungan Data Pribadi, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/01/2020).

    Sementara itu, menurut Menteri Kominfo, dalam cakupan global ada 126 negara yang telah memiliki UU PDP atau General Data Protection Regulation (GDPR).  “Kalau kita selesai maka kita akan menjadi negara ke-127 di dunia, karenanya UU Perlindungan Data ini menjadi begitu pentingnya bagi Indonesia saat ini,” ujarnya.

    Berkaitan dengan UU PDP, Menkominfo menjelaskan bahwa Data Sovereignty dan Security, Data Owner dan Data User atau pengguna data menjadi unsur paling penting. Selain itu, Cross Border Data Flows atau pengaturan lalu lintas data, khususnya antar negara juga perlu diatur dalam UU PDP guna menjaga kedaulatan data untuk membuka peluang inovasi dan bisnis.

    "Secara detil, nanti tentu akan dibicarakan bersama dengan DPR. Jadi, informasi ini sekaligus bagian dari transparansi proses pembahasan UU PDP dan mengajak partisipasi masyarakat agar UU ini betul-betul menjadi UU yang dipahami dan relevan untuk kepentingan masyarakat zaman ini,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, Menkominfo menjelaskan bahwa tahapan pembahasan UU PDP telah dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya naskah-naskah yang dibutuhkan, salah satunya naskah akademik.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo didampingi Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Widodo Muktiyo. **

    Berita Terkait

    Kominfo Dukung Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa KPI Pusat

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo menyatakan apresiasi atas Gerakan L Selengkapnya

    Menkominfo: Indonesia Harus Jadi Negara ke 127 Miliki UU PDP

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku optimistis Indonesia negara yang ke 127 yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Selengkapnya

    Menkominfo: Peraturan IMEI Handphone Mulai Diberlakukan 18 April 2020

    Menteri Kominfo Johnny G. Plate meyatakan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) akan diberlakukan pada 18 April 2020. Aturan Selengkapnya

    Menkominfo Ajak Masyarakat Beri Masukan Guna Melengkapi Pembahasan RUU PDP

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mengajak masyarakat untuk ikut memberikan tanggapan, pandangan serta masukan kepada peme Selengkapnya