FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 01-2020

    163

    Presiden Minta Prioritaskan Perluasan dan Kemudahan Akses Layanan Keuangan Formal di Masyarakat

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Suasana rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Rapat terbatas (ratas) tersebut membahas strategi nasional keuangan inklusif. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya prioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. “Selain itu juga, saya minta lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro terus diperluas agar mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan,” ujar Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (28/01/2020).

    Indeks Literasi Keuangan saat ini telah meningkat dari 29,7 persen di 2016 menjadi 38,03 persen di 2019, namun menurut Presiden, angkanya masih rendah. “Begitu pula dengan Indeks Inklusi Keuangan, juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen di 2019,” ujar Presiden.

    Jika dibandingkan inklusi keuangan di negara lain, di ASEAN saja, Presiden mencontohkan seperti Singapura telah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. Hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan, menurut Presiden, adalah layanan keuangan digital berbasis internet.

    Hal itu, sambung Presiden, harus terus dikembangkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memerlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet. “Hal ini juga didukung oleh tingkat penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi, yaitu 64,8 persen atau kurang lebih sekarang ini 170 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia,” ujar Presiden.

    Lebih lanjut, Kepala Negara menganalisis bahwa fintech (financial technology), digitalisasi keuangan dapat menjadi alternatif pembiayaan cepat dan mudah. “Dan tercatat outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp12,18 triliun atau meningkat 141 persen di November 2019,” tambahnya.

    Turut hadir dalam ratas kali ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menkop UKM Teten Masduki, Menparenkraf Wishnutama.

    Hadir pula Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Mensos Ida Fauziah, Menkumham Yasonna Laoly, Menkes Terawan Agus Putranto, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmanti, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BPS Suhariyanto, dan para eselon satu di lembaga kepresidenan.

    Berita Terkait

    Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

    Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dinilai sebagai jenis penyakit berisiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di tengah masyarak Selengkapnya

    Presiden Minta Aturan Pelaksana Pembatasan Sosial Skala Besar Disiapkan

    Pemerintah terus berupaya untuk menangani pandemi virus korona atau Covid-19 di Indonesia, termasuk memutus rantai penyebarannya. Presiden J Selengkapnya

    Pemerintah Pastikan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Terkendali

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di tengah kea Selengkapnya

    Presiden Instruksikan Langkah Padu Pusat dan Daerah Tangani Covid-19

    Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk menghitung betul segala dampak dari kebijakan penanganan Covid-19 yang akan diambil di wilaya Selengkapnya