FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 01-2020

    650

    Kominfo Persiapkan Pembangunan Pusat Data Nasional Tahap II

    Kategori Berita Kominfo | mth

    Jakarta, Kominfo – Kementerian Kominfo tengah menyiapkan pembangunan Pusat Data Nasional Tahap II. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Sadjan, saat ini tengah dibuat studi kelayakan penentuan lokasi pusat data tersebut.

    “Seperti yang kita ketahui bersama di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), domain infrastruktur SPBE terbagi menjadi tiga, yaitu Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Dari ketiga hal tersebut hanya Pusat Data Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,” jelas Sesditjen Sadjan  saat membuka acara Kick-off Meeting Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Pusat Data Nasional Tahap Kedua, di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (23/01/2020).

    Kementerian Kominfo, menurut Sesditjen Sadjan diberi mandat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia, yaitu melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah. Dilanjutkan migrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, seperti komputasi awan (cloud computing).

    “Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan mandat oleh Peraturan Presiden tersebut untuk menyelenggarakan Pusat Data Nasional,” tambahnya.

    Sesditjen Aptika menyatakan pembangunan Pusat Data Nasional dibiayai dari dana pinjaman, dari Prancis untuk fase pertama dan Korea untuk fase kedua.

    “Untuk fase yang kedua ini akan dilakukan oleh Korea, dimana secara teknis akan dilakukan oleh Moon Engineering selaku perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Korea untuk melakukan studi kelayakan terhadap lokasi Pusat Data Nasional,” jelasnya.

    Mengenai lokasi yang akan menjadi target assessment untuk pembangunan fase kedua itu, Sesditjen Sadjan menyebut lima wilayah yaitu, Kota Bitung, Kota Malang, Kab/Kota Gorontalo, Provinsi Bali, danKabupaten Penajam Paser Utara (wilayah Ibu Kota Negara). "Untuk selanjutnya dipilih dua lokasi untuk dibangun Pusat Data Nasional," ujarnya.

    Sesditjen Sadjan menyampaikan saat ini teknologi informasi berkembang sangat cepat, bahkan bukan lagi secara linier tapi eksponensial. “Saat ini kita memasuki era konvergensi, berbagai jenis teknologi digunakan di untuk mendukung sebuah layanan. Sebagai contoh, kita mengenal teknologi web servicebig data5Ghyperconverge yang saling mendukung untuk mewujudkan layanan transportasi daring,” paparnya.

    Dijelaskan lebih lanjut oleh Sesditjen, web service untuk pertukaran data, big data untuk melakukan analisis dan personalisasi pelanggan, dan 5G untuk kestabilan akses.

    “Semoga penyusunan dokumen feasibility study untuk pembangunan Pusat Data Nasional fase kedua ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga Pusat Data Nasional bisa dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas Sadjan. 

    Sumber: aptika.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Menkominfo: Peringatan secara Virtual Cermin Semangat Transformatif

    Perayaan Natal Nasional 2020 mengabungkan pertemuan langsung dengan protokol kesehatan yang ketat dan tayangan ibadah secara virtual. Menter Selengkapnya

    Kominfo Dorong Pemanfaatan TIK untuk Sektor UMKM

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo mengatakan di tengah pandemi Covid-1 Selengkapnya

    Perhatikan Kompetensi Difabel, Menkominfo: Kita Kembangkan Lewat Pelatihan TIK

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, kaum difabel perlu mengambil bagian secara konkret dalam menterjemahkan araha Selengkapnya

    Kominfo Rebut Peringkat Terbaik 2 Anggota JDIHN Tahun 2020

    Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali merebut penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2020. Kep Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA