FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    19 01-2020

    443

    Masalah Dewas dan Direksi TVRI Harus Dipisahkan dari Manajemen

    Kategori Berita Kementerian | mth
    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah), bersama Direktur Penyiaran Kemenkominfo Geryantika Kurnia (kiri), Staf khusus Menteri Philip Gobang (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan secara terpisah antara Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dengan Direksi TVRI, di Jakarta, Jumat (6/12/2019). - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, persoalan yang terjadi di internal TVRI antara Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi, jangan sampai mengganggu manajemen TVRI.

    Mengenai permasalahan yang sedang terjadi, Menteri Kominfo mengingatkan bahwa kewenangan mengangkat Dewan Pengawas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005. 

    “Menurut aturan itu (PP 13/2005), kewenangan mengangkat Dewan Pengawas itu ada di DPR RI, dalam hal ini Komisi I. Bisa saja tim seleksinya diserahkan kepada Kementerian Kominfo, tapi pengambilan keputusannya ada di DPR RI,” katanya di Jakarta, Sabtu (18/01/2020).

    Sementara untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi merupakan kewenangan dari Dewas TVRI. “Itu diatur, mengangkat dan memberhentikan itu di Dewas,” jelasnya.

    Melihat kisruh antara Direksi dan Dewas yang kerap terjadi di internal TVRI, Menkominfo Johnny berharap jangan sampai mengganggu aktifitas kerja lembaga penyiaran publik (LPP) tersebut.

    “Ini mengganggu sekali manajemen TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, kita harus menyelamatkan dan menjaga agar TVRI sebagai LPP harus bisa berfungsi dengan baik, para karyawannya harus solid, masalah Dewas dan Direksi harus dipisahkan dari manajemen TVRI secara satu kesatuan yang harus terus melayani kepentingan dan harapan publik,” imbuhnya

    Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan bahwa terkait persoalan legislasi primer di TVRI membutuhkan waktu untuk didiskusikan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. 

    “Kita melihat sekarang, apakah kita perlu memperbaiki legislasi primernya, apakah UU-nya harus kita perbaiki atau peraturan pemerintahnya yang harus kita perbaiki. Nanti kita diskusikan untuk memastikan bahwa TVRI sebagai LPP bisa berfungsi dengan baik,” tambahnya **

    Berita Terkait

    Sebuah Desa hanya Dihuni Tujuh KK? Disinformasi!

    Konon ada desa bernama Puhbale Kecamatan Nguntoronadi, Wonogiri yang hanya dihuni tujuh kepala keluarga (KK). Kabar tersebut beredar di medi Selengkapnya

    Kominfo Atasi Gangguan Frekuensi Siaran Pendidikan Belajar dari Rumah

    Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelesaiakn gangguan frekuensi siaran TVRI Stasiun Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gangguan itu te Selengkapnya

    Menkominfo: Produsen dan Penebar Hoaks Harus Ditindak Tegas

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepolisian RI untuk menindak penyebar hoaks mengena Selengkapnya

    Jangan Hanya Jadi Pasar, Ekonomi Digital Harus Ciptakan Lapangan Kerja

    Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa jangan sampai Indonesia ini hanya menjadi pasar maupun cuma jadi penonton atas kemajuan ekonomi digi Selengkapnya