Kominfo Gandeng Kemenhub Didik Nelayan Sadar Frekuensi

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Infomatika melibatkan Kementerian Perhubungan untuk mendidik nelayan agar sadar frekuensi. Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail, pemerintah banyak mendapat keluhan dari negara yang penerbangannya terganggu oleh radio nelayan. 

“Kami cukup banyak menerima keluhan. Nelayan-nelayan kita menggunakan radio all band yang harganya murah. Mereka tidak sadar itu mengganggu frekuensi penerbangan,” ungkap Ismail dalam Pembukaan Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI Tahun 2020 Gedung Wisma Antara dan Persiapan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020, di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Menurut Dirjen Ismail untuk mengatasi hal itu, Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo melakukan upaya jemput bola dengan membuka pengurusan perizinan di wilayah pelabuhan. Pihak Kemenhub dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dirangkul untuk membuka loket di dekat pelabuhan. “Tahun lalu di delapan pelabuhan. Rencananya ada 22 kota kita kembangkan, jadi sudah ada petugas kita yang membantu dan memudahkan proses perizinan,” papar Ismail.

Perlu Terobosan 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui adanya hambatan perbedaan persepsi, strata sosial, dan kemampuan ekonomi. “Kita butuh terobosan-terobosan yang nonteknis guna memberi pemahaman kepada para nelayan,” katanya.

Menhub menyadari banyak nelayan masih menggunakan peralatan radio tidak tersertifikasi, karena sebagian besar dari mereka termasuk masyarakat yang belum memahami pentingnya perangkat tersertifikasi. Oleh karena itu, kesepakatan bersama menjadi penting agar kedua belah pihak dapat bersinergi untuk memberikan pendidikan kepada para nelayan.

Menurut Budi Karya Sumadi, BPSDM Kemenhub memiliki sekolah-sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mendidik nelayan. "Kami memiliki lebih dari 20 sekolah dan ini bisa dimanfaatkan," jelasnya.