FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 01-2020

    5622

    Kementerian Kominfo Blokir Empat Ribu Fintech Ilegal Sepanjang 2018 - 2019

    SIARAN PERS NO. 06/HM/KOMINFO/01/2020
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 06/HM/KOMINFO/01/2020
    Jumat, 10 Januari 2020
    Tentang
    Kementerian Kominfo Blokir Empat Ribu Fintech Ilegal
    Sepanjang 2018 - 2019

    1. Kementerian Kominfo bergerak proaktif dalam menangani pemantauan layanan financial technology (fintech) ilegal. Tidak hanya berdasarkan aduan yang diterima, namun juga secara proaktif memantau melalui mesin AIS. Ini merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian Kominfo dalam melindungi masyarakat dari layanan fintech ilegal maupun yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    2. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, tercatat ada 4020 situs dan aplikasi fintech yang telah ditangani dan diblokir oleh Kementerian Kominfo selama Agustus 2018 – Desember 2019.
    3. Pada tahun 2018, Kementerian Kominfo menangani dan memblokir 211 situs dan 527 aplikasi fintech yang terdapat di Google Playstore
    4. Sementara di tahun 2019, jumlah situs dan aplikasi yang diblokir meningkat tajam menjadi 3282, dengan rincian 841 situs, 1085 aplikasi di Google Playstore, serta 1356 aplikasi yang terdapat di platform selain Google Playstore.

      Website dan Aplikasi Fintech Illegal yang Telah Diblokir
      Periode Agustus Tahun 2018 – 31 Desember Tahun 2019

    5. Kementerian Kominfo sejak 2016 juga merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hadirnya Satgas ini bertujuan untuk melindungi konsumen atau masyarakat Indonesia dari maraknya fintech ilegal.
    6. Tak hanya itu, Kementerian Kominfo di tahun 2017 juga meluncurkan portal cekrekening.id yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana.
    7. Melalui portal ini, masyarakat dapat melaporkan sekaligus melakukan cek rekening yang terindikasi tindakan penipuan apabila menerima permintaan transfer atau pembayaran uang dari pihak lain. Rekening yang dapat dilaporkan dalam situs ini adalah rekening terkait Tindak Pidana adalah penipuan, investasi palsu, narkotika dan obat terlarang, terorisme, dan kejahatan lainnya.
    8. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tetap waspada dalam menggunakan layanan situs maupun aplikasi fintech.

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 81/HM/KOMINFO/07/2020 tentang Kominfo Minta Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Bergerak Seluler Lakukan Investigasi

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan telah meminta penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk melakukan investig Selengkapnya

    Siaran Pers No. 80/HM/KOMINFO/07/2020 tentang Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan upaya Pemerintah untuk mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya di Selengkapnya

    Siaran Pers No. 79/HM/KOMINFO/06/2020 tentang Kerja Sama Perluasan Akses PeduliLindungi dan Publikasi Konten Cerdas Bertelekomunikasi

    Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluncurkan hasil kerja sama perluasan akses apli Selengkapnya

    Siaran Pers No. 78/HM/KOMINFO/06/2020 Tentang Percepat Digitalisasi Nasional, Kominfo Siapkan 5 Program Prioritas Tahun 2021

    Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan lima program prioritas untuk percepatan transformasi digital menuju masyarakat digital Ind Selengkapnya