FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    07 01-2020

    329

    Bangun Sinergitas Penanganan Laut Indonesia, Pemerintah Pertimbangkan Buat Omnibus Law

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Sejumlah prajurit TNI AU melakukan patroli udara menggunakan Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020). - (antarafoto)

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa ada beberapa tumpang tindih dalam penanganan laut Indonesia. Pemerintah pun berpikir untuk membuat Omnibus Law berkaitan dengan masalah itu.

    “Memang ada tumpang tindih dalam beberapa segi di dalam penanganan laut kita, undang-undangnya banyak tetapi ketika dibuat UU itu filosofinya benar semuanya. Tetapi sekarang perlu sinergisitas, sehingga kita berpikir mau membuat omnibus tentang kelautan itu, entah nanti cukup di PP atau sampai ke UU, itu tergantung hasil diskusi,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD usai memimpin Rakorsus membahas tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Penanganan Pengamanan di Laut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

    Menurut Menko Polhukam, dalam praktek penanganan kelautan Indonesia itu didasarkan pada kewenangan berbagai undang-undang yang berbeda dan kadang kala timbul masalah. Misalnya ada satu penanganan hukum di satu tempat, sudah selesai ditandatangani, tapi tiba-tiba ada instruksi lain yang merasa berwenang melepaskan sehingga lepas, itu beberapa kali terjadi.

    “Itukan masalahnya masing-masing merasa punya tugas dan tidak salah sih secara filosofi, tetapi secara operasional memang menimbulkan masalah,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan dulu pertama ditemukan ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tetapi hari ini tercatat ada 24 undang-undang yang menyangkut itu, ditambah 2 Peraturan Pemerintah yang juga tumpang tindih.

    “Sekarang sedang didiskusikan, semuanya ingin baik. Saya melihat ada kesungguhan dari semua stakeholder, dari institusi-institusi tadi untuk berpartisipasi dan menyelesaikan masalah ini,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.

    “Kita akan tangani masalah kelautan kita termasuk sekaligus mengatur masalah keamanannya, mengatur masalah pertahanannya, masalah kekayaan lautnya, semuanya sedang dibahas dan akan mengerucut kemana. Tetapi insya Allah dalam tahun 2020 ini sudah clear, karena Presiden menginstruksikan itu sejak 2,5 tahun lalu,” sambungnya.

    Berita Terkait

    Pentingnya Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Covid-19

    Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 hingga ke daerah-daerah. Selengkapnya

    Penuhi Pasokan Masyarakat, Pemerintah Jaga Produktivitas Industri Mamin

    Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang selama ini memberikan kontribusi signfikan bagi per Selengkapnya

    Jaring Pengaman Sosial Disiapkan Pemerintah untuk Atasi Dampak Covid-19

    Kepala Negara memberi perhatian khusus dan mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu meme Selengkapnya

    Tangani Covid-19, Pemerintah Perkuat Koordinasi dengan Pemda

    Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat penanganan Covid-19 sekaligus mencegah penyebaran. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan ke Selengkapnya