Pemerintah Bangun Infrastruktur, Presiden: Tugas Pemda Sambungkan dengan Kawasan-Kawasan Produksi

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, karena pemerintah ingin memperkokoh pondasi dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. “Sesakit apapun harus berani kita tahan, agar yang namanya pembangunan infrastruktur itu betul-betul rampung dan selesai. Artinya, kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap kita laksanakan,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019) siang.

Pemerintah, lanjut Presiden, ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ini kepada kawasan-kawasan industri, kepada kawasan-kawasan produksi pertanian, kepada kawasan-kawasan produksi perikanan, kepada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin memberi contoh, misalnya ada jalan tol disambungkan ke kawasan-kawasan pertanian. "Siapa yang menyambungkan? Presiden menjelaskan, ada Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu pemerintah provinsi (Pemprov), ada pemerintah kabupaten (Pemkab), ada pemerintah kota (Pemkot). Tugas Bapak-Ibu dan saudara-saudara semuanya adalah menyambungkan itu. Kalau  tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa berkonsultasi kepada Menteri PUPR,” tutur Presiden.

Presiden meminta agar disambungkan airport yang telah dibangun atau yang sedang akan dibangun dalam proses ini juga dengan kawasan-kawasan wisata. Ia memberikan contoh seperti Labuan Bajo, Manado, Jogya, Mandalika, Danau Toba, dan Borobudur. “Setelah ini selesai, tugasnya Menteri Pariwisata untuk promosi besar-besaran,” jelas Presiden.

Melanjutkan Kementerian PUPR, menurut Presiden, Kementerian Perhubungan akan melanjutkan untuk membangun yang 5 (lima) berikutnya, yaitu Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo, Raja Ampat, dan Morotai. Jadi, lanjut Presiden,  fokus pemerintah jelas. Kalau pembangunan pelabuhan dibangun pelabuhannya agar sambungkan dengan kawasan-kawasan produksi yang lainnya. Kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan produksi pertanian, kawasan produksi perkebunan, kawasan sentra-sentra industri kecil. Agar ada kecepatan di situ.

Presiden Joko Widodo juga menekankan agar dalam membangun infrastruktur, termasuk pembangkit listrik, swasta masuk terlebih dahulu. Kalau swasta tidak ingin masuk ke sana karena Internal Rate of Return-nya itu masih rendah, IRR-nya silakan BUMN masuk. “Karena IRR rendah itu BUMN itu bisa masuk dengan disuntik oleh yang namanya PMN, Penanaman Modal dari Negara. Kalau BUMN juga sudah angkat tangan tidak mau, angkat tangan, baru pemerintahlah yang ketiga masuk. Supaya tidak menekan fiskal kita, tidak menekan APBN kita,” terang Presiden.

Menurut Presiden, jangan sampai, ada swasta yang ingin masuk membangun misalnya pelabuhan, membangun airport, membangun jalan, pemerintah daerah tidak memberikan izin secara cepat. “Ini kesalahan besar. Kesalahan besar ini. Apalagi pembangunan industri, apalagi industrinya berorientasi ekspor,” ujarnya.

Pembukaan Musrenbangnas itu juga  dihadiri oleh antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menkominfo Johny G. Plate, para gubernur, para bupati, dan para walikota seluruh Indonesia.