Kominfo Targetkan Peningkatan Komunikasi Publik Hingga ke Desa

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap dinas kominfo di tingkat pemerintah kabupaten dan kota dapat meningkatkan fungsi komunikasi kepada publik. Bahkan secara khusus, Menteri Kominfo mengharapkan komunikasi itu berlangsung sampai ke pelosok desa. 

"Tentu peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan sangat penting, sehingga informasi ini bisa dipahami sampai ke pelosok desa," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Widodo Muktiyo, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Tingkat Provinsi, di Jakarta, Jumat (06/12/2019).

Mewakili Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Dirjen Widodo menegaskan Kominfo harus kreatif dan inovatif dalam penyebaran informasi. Termasuk dalam  menerapkan strategi penguatan yang seimbang antara informatika dan komunikasi dengan media yang terbuka luas. "Sehingga informasi dan publikasi itu mampu menembus masyarakat desa serta dusun yang tidak mendapatkan akses informasi di seluruh pelosok tanah air," tandasnya.

Di hadapan kepala Dinas Kominfo dari seluruh provinsi yang hadir, Dirjen IKP menegaskan fungsi kementerian dalam bidang komunikasi akan diperkuat.  hal itu sesuai dengan arahan dari Menteri Johnny G. Plate ketika baru menjabat pada Oktober lalu. “Strategi kedepan juga dititik beratkan pada upaya preventif dalam informasi dan komunikasi serta implikasi kerjanya harus digenjot," jelasnya ketika membacakan sambutan tertulis Menteri Kominfo.

Dirjen Widodo menekankan, fungsi Dinas Kominfo mirip dengan tugas Kementerian di tingkat pusat, yaitu melakukan konsolidasi lembaga. "Jika di tingkat pusat Kominfo memiliki fungsi konsolidasi semua Kementerian, maka Dinas Kominfo bertugas melaksanakan konsolidasi semua dinas di daerah," jelasnya.

Pertemuan yang berlangsung selama sehari itu membahas sinergi program kerja pusat dengan daerah.  Hadir dalam acara itu, Direktur di lingkungan Dijen IKP Kominfo anatara lain Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktur Informasi dan Komunikasi Polhukam, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, serta pejabat kehumasan dari berbagai daerah di Indonesia. (hm.ys)