FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 11-2019

    41

    Disrupsi Teknologi, Presiden: Tas Notaris Harusnya Ada Laptop yang Terkoneksi Internet

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengemukakan, cepatnya perkembangan teknologi digital mulai dari internet of thing hingga artificial intelligence telah merombak secara mendasar proses produksi di era industri 4.0. Semua negara terkena dampak dari era disrupsi, termasuk 89 negara yang menjadi anggota International Union of Notaries.

    “Era disrupsi ini menghadirkan tantangan-tantangan baru dan juga memberikan tantangan-tantangan besar di mana pemerintah, pelaku bisnis dan kalangan notaris harus mengubah proses pemerintahan maupun proses bisnis dan budaya kerja perusahaan di semua sektor,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres Notaris Dunia ke-29 Tahun 2019, di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, Jakarta, Kamis (28/11/2019) siang.

    Di era disrupsi, lanjut Presiden, pemerintah harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat. Karena dalam era persaingan antarnegara yang semakin sengit yang cepat akan mengalahkan yang lambat, yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi.

    “Karena itu birokrasi pemerintahan juga harus mengubah cara kerjanya dari yang manual menjadi digital, dari pelayanan birokrasi yang ruwet dan berlama-lama menjadi pelayanan yang sederhana dan yang cepat,” jelas Presiden seraya menambahkan, cara cepat, cara shortcut untuk mengubah cara kerja birokrasi pemerintahan yang terjebak dalam kerja yang rutinitas, kerja yang monoton adalah dengan penggunaan inovasi teknologi.

    Presiden memberi contoh pemanfaatan disrupsi teknologi oleh pemerintah adalah melalui sistem online single submission di mana sistem perizinan dilakukan terintegrasi secara elektronik guna mempermudah pengurusan izin bagi investor, sehingga  mengurus izin tidak perlu lagi berbulan-bulan tetapi harus bisa dalam hitungan jam.

    “Contoh lain adalah inovasi teknologi dalam layanan administrasi hukum AHU online di Kementerian Hukum dan HAM. Legalisasi yang dulu dilayani 3 hari sekarang jadi 3 jam. Bahkan laporan yang saya terima keseluruhan proses yang diperlukan dalam pengesahan Perseroan Terbatas hanya memakan waktu 7 menit,” ungkap Presiden seraya menambahkan, dirinya mau cek benar tidak 7 menit.

    Tas Notaris

    Selain untuk percepatan legalisasi elektronik, menurut Presiden, inovasi teknologi bisa mengakomodir hampir seluruh kegiatan kenotarisan. Ia menyampaikan ada 18 layanan kenotarisan yang dilayani secara online, seperti pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara auto debet untuk notaris, ujian pengangkatan notaris, registrasi pengangkatan notaris, hingga panduan bagi notaris yang belum memiliki username dan password.

    “Itu artinya inovasi teknologi akan mampu membuat lompatan,” ucap Presiden seraya menambahkan, yang namanya lompatan itu akan berdampak pada kerja-kerja profesi notaris sehingga notaris bisa bekerja semakin cepat.

    Presiden menegaskan, bukan hanya pemerintah yang harus berubah, kalangan bisnis, pelaku usaha juga harus berubah. Saat ini proses bisnis juga masuk ke dunia digital, semuanya bisa dilakukan serba online. Untuk mendukung perkembangan ekonomi digital.

    Menurut Presiden, sejak 2015, pemerintah telah melakukan investasi infrastruktur konektivitas digital yang cukup besar dengan membangun backbone network serat optik sepanjang 12.128 km yang dikenal dengan nama Palapa Ring.

    “Alhamdulillah, pada bulan Oktober yang lalu sudah tersambung semuanya membentang dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Sehingga dengan jalan tol internet ini seluruh kabupaten dan kota di Indonesia terhubung dengan internet hub,” terang Presiden.

    Perkembangan ekonomi digital ini juga harus didukung oleh ekosistem yang baik. Presiden menyontohkan kehadiran fisik saat pembuatan akte otentik, menurut Presiden, seharusnya dimungkinkan pemanfaatan teknologi, sekarang bisa bertatap muka melalui video conference, video call.

    Kepala Negara menambahkan bisa tanda tangan dengan elektronik tanpa kehilangan bukti otentiknya. Demikian pula layanan kenotariatan, menurut Presiden, harusnya yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi.

    “Kalau dulu tas notaris isinya pulpen, cap notaris, materai, sekarang harusnya harus ada laptop, tablet yang terkoneksi internet. Sehingga kalau klien butuh apa-apa bisa langsung cepat diurus secara online,” tutur Presiden.

    Presiden menegaskan, ini harus segera dimulai. Ia memahami mungkin perubahan teknologi begitu cepat kadang susah diikuti penggunaannya. Namun Presiden mengingatkan, kalau para notaris tidak berubah maka notaris akan tertinggal dan ditinggalkan oleh klien-klien.

    Oleh karena itu, Presiden berharap melalui Kongres Notaris Dunia ke-29 ini dapat dilakukan pertukaran ide, pertukaran gagasan, pertukaran pengalaman. Sehingga dari kongres ini dapat dihasilkan terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang semakin meningkatkan kualitas dan mengukuhkan posisi notaris di era disrupsi ini.

    Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan President Internasional Union of Notaries  Jose Marqueno de Llano.

    Berita Terkait

    Presiden: Perlu Langkah Terobosan Benahi Sistem Pendidikan

    Presiden Joko Widodo menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu sangat ce Selengkapnya

    Wujudkan 5 Besar Ekonomi Dunia, Presiden: Harus Kerja Keras dan Inovatif

    Presiden Joko Widodo mengatakan, kabinet yang dibentuknya periode 2019-2024, dinamakan Kabinet Indonesia Maju, karena Indonesia harus menj Selengkapnya

    Kenaikan Daya Saing Belum Cukup, Presiden: Kita Harus Bisa Lebih Cepat Lagi

    Presiden Joko Widodo mengemukakan, meskipun dalam lima tahun ini sudah ada peningkatan yang baik terhadap Ease of Doing Business (EODB), per Selengkapnya

    Perintahkan Aparat Bertindak Tegas di Papua, Presiden: Tidak Ada Toleransi Bagi Perusuh

    Usai dua hari melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memimpin Rapat Terbatas Mengenai Pen Selengkapnya