FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    26 11-2019

    593

    Platform Aduan ASN Terima 77 Aduan, Paling Banyak Soal Intoleransi

    Kategori Sorotan Media | meit001

    Bogor (ANTARA) - Portal untuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN) hasil kerjasama 11 Kementerian dan Lembaga, aduanasn.id yang diluncurkan dua pekan lalu, saat ini tercatat telah menerima 77 aduan.

    “Per tanggal 25 November sudah ada 77 aduan yang masuk,” ujar PLT Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu dalam Kumpul Media di Bogor, Senin (25/11).

    Dari 77 aduan tersebut terdapat 29 aduan terkait intoleransi, tiga laporan terkait anti-Pancasila, 17 laporan terkait anti-NKRI, 11 laporan terkait radikalisme, dan 17 laporan lainnya.

    Selanjutnya, 77 aduan tersebut akan diproses oleh satuan tugas (satgas) yang berjumlah 11 Kementerian dan Lembaga.

    “Sebelas Kementerian dan Lembaga akan verifikasi dan validasi, mana yang relevan, benar-benar, buktinya, disertai link yang memadai, itu baru diproses,” kata Ferdinandus.

    Sebelas Kementerian dan Lembaga tersebut adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenpolhulam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kementerian Agama (Kemenang), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Intelejen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Kepegawaian Negara.

    Dari 77 aduan tersebut, menurut Ferdinandus, tidak sepenuhnya relevan. Banyak pula aduan yang tidak lengkap, misalnya terkait profil ASN yang dilaporkan, begitu juga dengan alat bukti. Pelapor akan menerima email balasan untuk melengkapi alat bukti.

    Nantinya, akan ada beberapa kali rapat antar-satgas untuk menghasilkan rekomendasi sanksi yang akan diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga terkait yang ASN-nya dilaporkan.

    “Nantinya, 11 Kementerian dan Lembaga berkirim surat. Kementerian dan Lembaga atau Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi paling ringan berupa teguran, jadi tidak langsung dicopot,” ujar Ferdinandus.

     

    Sumber: antaranews

    Berita Terkait

    Kominfo Terima 94 Aduan, Ada ASN Diduga Anti Pancasila dan NKRI

    Pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama 11 Menteri tentang pencegahan radikalisme pada 11 November 2019. Baru satu bulan dit Selengkapnya

    Tol Langit Palapa Ring Jembatani Jurang Digital di Indonesia

    Rampungnya pembangunan tol langit Palapa Ring yang diwujudkan dengan pembangunan jaringan fiber optik di seluruh Indonesia diharapkan mampu Selengkapnya

    Berau Terima Bantuan Jaringan Internet dari Kominfo

    Kabupaten Berau mendapatkan bantuan jaringan internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi Selengkapnya

    Pakai Aplikasi Ini Tangkapan Nelayan Jadi Banyak, Lho

    Kehadiran Internet of Things (IoT) tidak hanya menjadi kebutuhan utama bagi penduduk yang tinggal di kota-kota besar, tetapi masyarakat yang Selengkapnya