FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 11-2019

    443

    Kementerian Kominfo Selenggarakan Konvensi Nasional Pos dan Informatika

    SIARAN PERS NO. 207/HM/KOMINFO/11/2019
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No.207/HM/KOMINFO/11/2019
    Rabu, 20 November 2019
    Tentang
    Kementerian Kominfo Selenggarakan Konvensi Nasional Pos dan Informatika 

    Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Konvensi Nasional Pos dan Informatika dengan tema Kolaborasi Pemerintah dan Industri dalam Mendukung Ekonomi Digital. Kegiatan itu dilaksanakan dengan tujuan sebagai wadah diskusi, bertukar pikiran dan gagasan untuk menyusun regulasi di masa yang akan datang, serta memperkaya perspektif kolaborasi antara pemerintah dan industri dalam menemukan solusi-solusi terbaik dalam mendukung ekonomi digital.

    “Konvensi nasional merupakan sesuatu yang bagus untuk dibiasakan dalam era demokrasi. Hal ini pun terkait dengan arahan presiden dalam bidang informatika,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

    Menteri Kominfo mengatakan terdapat empat hal strategis yang perlu dilakukan untuk mendukung ekonomi digital. Pertama, pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, khususnya untuk daerah yang belum terlayani. Kementerian Kominfo optimistis bahwa pada tahun 2020 akan terbangun 3.400 BTS dan pada tahun 2024 ditargetkan Indonesia memiliki tiga satelit multifungsi.

    Kedua, penataan frekuensi dan migrasi penyiaran analog ke digital sehingga menghasilkan digital dividend selebar 112 MHz pada frekuensi 700 MHz yang dapat dimanfaatkan untuk lapangan pekerjaan baru, pertumbuhan PDB, peningkatan PNBP, dan kegiatan usaha baru.

    Ketiga, deregulasi peraturan agar kegiatan dalam ekonomi digital berjalan efisien. Untuk tahun 2020, Kemkominfo bersama Komisi I DPR RI akan menyusun dua legislasi primer, yaitu Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Terakhir, pengembangan kapasitas SDM dalam menghadapi kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0.

    Untuk mendukung hal strategis tersebut, perlu kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai stakeholder. Dengan diadakannya konvensi nasional pos dan informatika diharapkan bermanfaat dan menjadi bahan pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

    “Konvensi Nasional Pos dan Informatika ini bertujuan sebagai forum diskusi bagi pemerintah dan industri. Seluruh gagasan, pemikiran, dan hasil diskusi yang dihasilkan dari konvensi nasional pos dan informatika diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah dalam pengaturan dan pembinaan industri serta menjadi bahan pemetaan arah dan orientasi bisnis yang terjadi di industri,” ujar Direktur Jenderal PPI Prof. Ahmad M. Ramli.

    Konvensi Nasional Pos dan Informatika menghadirkan berbagai narasumber dari sektor pos dan informatika, antara lain: Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini, Presiden Bukalapak M. Fajrin Rasyid, Bupati Bojonegoro Periode 2010-2018 Suyoto, serta Presiden Direktur JNE M. Feriadi.

    Dalam kesempatan itu berlangsung juga Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penandatanganan nota kesepahaman itu, Menteri Komunikasi dan Informatika diwakiliSekretaris Jenderal Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti sementara Menteri Hukum dan HAM diwakili Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Min Usihen.

     

    Penghargaan bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika

    Kementerian Kominfo juga memberikan apresiasi kepada mitra kerja dan stakeholders yang terus mendukung dan mengembangkan inovasi bidang pos dan informatika. Penghargaan tersebut diberikan kepada:

    1. Pemerintah Kota Semarang  - Pemerintah daerah pelaksana program layanan nomor panggilan darurat call center 112 inovatif tahun 2019;
    2. PT. Telekomunikasi Selular  (Telkomsel) - Penyelenggara telekomunikasi dengan jaringan terluas, quality of service dan wajib bayar PNBP Telkeomunikasi tertinggi tahun 2019;
    3. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir - Penyelenggara pos inovatif tahun 2019 (aplikasi My JNE, Online Booking, Online Payment, Pick Up Point dan JNE Pop Box).

     

    Wisuda Co-CLASS: 3T Go Digital

    Dalam rangkaian acara yang sama juga berlangsung Graduation Collaborative Creative Learning and Action for Sustainable Solutions (Co-CLASS) untuk peserta diklat kepemimpinan transformasional. Diklat yang dirancang untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun rasa saling percaya (mutual trust), visi bersama (shared vision), dan aksi kolaboratif sehingga terjalin hubungan otentik melalui percakapan mendalam dan pengalaman yang bermakna untuk menghasilkan solusi bagi pengembangan ekonomi digital. Tahun ini mengambil tema 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) Go Digital sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah 3T.

    Co-CLASS: 3T Go Digital merupakan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Universitas Tsinghua China, dan Yayasan Upaya Indonesia Damai atau yang lebih dikenal dengan United in Diversity. Program itu berlangsung selama 7 bulan dengan format pertemuan pembelajaran di lima lokasi yaitu Ubud - Bali, Beijing – China, Tahuna – Sangihe, Sentul – Bogor, dan Jakarta.

    Peserta Co-CLASS: 3T Go Digital mengasilkan lima ide prototype, antara lain:

    • Tagonggong net. Platform pembangunan jaringan telekomunikasi berbasis komunitas melalui pemberdayaan masyarakat dan pembinaan tenaga ahli local;
    • Sir hub. Platform integrasi data perkebunan, pertanian, dan perikanan dengan memanfaatkan big data. Data yang diolah kemudian dapat diakses melalui aplikasi mobile oleh nelayan & petani;
    • SAKOTA (Sangihe Kota Tona). Platform pengembangan industri tuna sangihe melalui pemberdayaan SDM, pengolahan data, perluasan akses pasar, diversifikasi olahan tuna, dan peningkatan investasi;
    • Sangihe nasempu. Pengembangan konektivitas yang terintegrasi berbasis konten melalui BUMDES, dimana BUMDES menjadi pusat pengorganisasian SDM dan SDA untuk mengembangkan potensi daerah;
    • Daun harapan. Upaya pengolahan daun cengkeh menjadi minyak atsiri sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi hulu hilir dengan memanfaatkan potensi SDA lokal.

     

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 221/HM/KOMINFO/12/2019 Tentang Kominfo Pastikan Jaringan Telekomunikasi Bagus Saat Hari Raya Natal 2019 Dan Tahun Baru 2020

    Dalam rangka mengantisipasi peningkatan dan pergerakan trafik saat Hari Raya Natal Tahun 2019 dan Perayaan Tahun Baru 2020, Ditjen Penyeleng Selengkapnya

    Siaran Pers No. 220/HM/KOMINFO/12/2019 Tentang Unit Kerja Layanan Perizinan Utama Kominfo Raih Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

    Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Kominfo melalui Selengkapnya

    Siaran Pers No. 219/HM/KOMINFO/12/2019 Tentang Klarifikasi Polemik Pemberhentian Dirut TVRI, Menkominfo Temui Dewan Pengawas dan Direksi TVRI

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate secara terpisah menggelar pertemuan dengan Dewan Pengawas dan Direksi TVRI pada Jumat (06 Selengkapnya

    Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/12/2019 tentang Sosialisasikan Aturan IMEI, Kominfo Sambangi Kota Pelabuhan Batam

    Sebagai kota pelabuhan dan salah satu pintu masuk barang dari luar negeri, Batam menjadi kota pertama yang disambangi Kementerian Komunikasi Selengkapnya