FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    19 11-2019

    109

    Temui Delegasi Parlemen Selandia Baru, Menko Polhukam Tegaskan Komitmen Soal Papua

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan delegasi parlemen Selandia Baru yang dipimpin oleh Kanwaljit Singh Bakshi. Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam menegaskan bahwa parlemen Selandia Baru adalah negara sahabat Indonesia yang sangat mendukung integrasi atau keutuhan wilayah Indonesia, termasuk sangat mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia.

    “Saya tegaskan dukungan Anda, Selandia Baru bukan hanya dukungan politik, tetapi secara konstitusional dan hukum internasional. Karena hukum internasional sudah menyatakan bahwa itu bagian yang sah dari Indonesia dan menurut ICCR, jika sebuah wilayah sudah menjadi bagian dari suatu negara maka wilayah tersebut harus dipertahankan oleh negara yang bersangkutan dengan cara apapun,” ujar Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

    Menko Polhukam juga menjelaskan mengenai masalah yang ada di Papua, termasuk soal pelanggaran hak asasi manusia. Karena menurutnya, isu di Papua selalu dikaitkan dengan ham, itu dua hal yang berbeda.

    Pertama, di Papua sendiri gerakan atau kerusuhan dilakukan oleh dua kelompok, yakni separatis dan itu bukan pelanggaran HAM tapi penegakan hukum kan separatis sudah sebut ICCR. Menko menjelaskan, negara mempunyai undang-undang mengenai keamanan dan ketertiban yang menjamin dan memberi hak kepada negara untuk melakukan langkah-langkah keamanan, jadi hal ini bukan pelanggaran HAM.

    “Kedua, saya katakan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua itu secara horizontal, antar kelompok dengan kelompok lainnya ditingkat rakyat dan itu tidak bisa dibantah,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

    Menko menjelaskan juga persoalan HAM di Indonesia itu ada masa lalu, masa kini dan masa depan. Dikatakan, masalah HAM masa lalu sebenarnya selalu menjadi komoditas politik yang selalu harus diselesaikan. Pemerintah sendiri memutuskan akan mengambil cara penyelesaian dengan cara non yudisial, karena korbannya sudah tidak ada, pelakunya sudah tidak ada, dan buktinya juga sudah tidak ada.

    “Itu yang akan diselesaikan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

    Berita Terkait

    Menko Polhukam Memastikan Papua dalam Keadaan Aman

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Papua dalam keadaan yang jauh lebih aman sekarang, diband Selengkapnya

    Ekonomi Kreatif, Harapan Baru di Tengah Tantangan Perekonomian

    Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh dengan tantangan perubahan, peran industri ekonomi kreatif menjadi harapan baru bagi kemaju Selengkapnya

    Soal Tarif BPJS dan Revisi UU, Presiden Minta Menko Polhukam Komunikasi Dengan Semua Pihak

    Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (P Selengkapnya

    Menko Polhukam Tegaskan Akan Laksanakan Deradikalisasi

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tegaskan akan melaksanakan deradikalisasi sesuai dengan arahan Presiden Re Selengkapnya