FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    13 11-2019

    218

    Layanan Digital Tak Lagi Butuh Bukti Fisik dan Saksi Visual

    Kategori Berita Kementerian | adhi004
    Plt. Direktur Pengendalian Aptika memberikan paparan dalam talkshow "Implementasi Tanda Tangan Elektronik" di Hotel Merylnn Park, Jakarta, Rabu (13/11/2019). - (AYH)

    Jakarta, Kominfo - Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Riki Arif Gunawan menyatakan saat ini cara melakukan validasi pengguna di industri e-commerce dan perbankan masih mengadopsi cara manual. Padahal, dalam layanan digital menurutnya tidak lagi membutuhkan bukti fisik dan saksi visual.

    "Seperti yang biasa dilakukan secara offline diantaranya dengan meminta data berupa scan KTP, foto selfie, dan membubuhkan tanda tangan di tablet atau ponsel. Regulasi manual ini dipaksakan untuk mengatur regulasi digital padahal tidak bisa," kata Riki dalam Sesi Talkshow bertema "Implementasi Tanda Tangan Elektronik" dalam acara Launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Promosi Tanda Tangan Elektronik di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

    Menurut Plt. Direktur Pengendalian Aptika, cara tersebut muncul karena perusahaan yang memberi layanan terbiasa melakukan validasi secara fisik dengan bertatap muka langsung dengan pengguna, padahal di dunia digital seharusnya cara yang dilakukan berbeda. "Layanan digital tidak membutuhkan bukti fisik dan tidak membutuhkan saksi visual," katanya.

    Riki Gunawan mencontohkan seringkali suatu aplikasi atau situs meminta untuk mengunggah scan KTP atau ijazah padahal belum tentu pihak yang mengunggah hasil scan tersebut adalah orang yang memiliki dokumennya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknologi untuk menjamin keaslian sebuah dokumen elektronik agar dapat dipercaya oleh masyarakat diantaranya dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

    Menurut Plt. Direktur Pengendalian pengguna yang akan melakukan pengecekan keaslian suatu dokumen yang sudah memiliki tanda tangan elektronik dapat mengunggah dokumen tersebut ke dalam suatu aplikasi atau situs untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut. "Jadi yang tanda tangan siapa, waktunya kapan itu bisa diverifikasi dengan sangat akurat," jelasnya.

    Lebih lanjut Riki Gunawan menjelaskan pihak yang ingin memiliki tanda tangan elektronik dapat mendapatkannya dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik setelah melakukan verifikasi identitas kita kepada penyelenggara tersebut. Nantinya tanda tangan elektronik ini dapat disimpan di ponsel atau di penyimpanan data lainnya.

    Dengan adanya sertifikat elektronik ini maka segala transaksi atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik oleh suatu pihak dapat dipastikan akan menjadi tanggung jawab pihak yang menandatangani secara elektronik tersebut. "Kalau ada transaksi menggunakan file tadi, itu adalah kita, fitur inilah yang kita sebut dengan fitur nirsangkal tadi," ujarnya.

    Para narasumber dalam talkshow "Implementasi Tanda Tangan Elektronik" di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (13/11/2019). (AYH)

    Berkaitan dengan keabsahan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam mengeluarkan tanda tangan elektronik, Kementrerian Kominfo mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 11 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang memberikan syarat-syarat agar suatu tanda tangan elektronik terjamin keabsahannya.

    "Dia punya kekuatan hukum yang sah kalau dia memenuhi 6 buah kriteria dan itu harus dipenuhi enam-enamnya baru dia punya kekuatan hukum," jelas Riki saat menjawab pertanyaan dari peserta.

    Saat ini terdapat 6 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di Indonesia yang sudah diakui pemerintah dan Kementerian Kominfo berharap para pengguna tanda tangan elektronik untuk menggunakan produk dari penyelenggara-penyelenggara tersebut.

    Menurutnya tanda tangan elektronik dari penyelenggara-penyelenggara tersebut telah memiliki kekuatan hukum di pengadilan karena selalu diaudit dan diperiksa oleh pemerintah.

    "Yang sudah tersertifikasi, karena sudah diaudit oleh pemerintah, sudah diperiksa oleh pemerintah, maka cara membuktikannya sangat mudah, nanti kita akan kerja sama dengan MA, kita akan membuat SOP ataupun cara memvalidasi dokumen elektronik yang tersertifikasi," tegasnya.

    Sesi talkshow dalam acara ini juga diisi dengan materi dari beberapa narasumber lain yaitu Hakim Agung Hamdi dari Mahkamah Agung, Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Kombes Pol Muhammad Nuh Al-Azhar, dan VP Digital Banking Bank Nandiri Budi Prasetyo.

    Berita Terkait

    Penyederhanaan ISR akan Dibarengi Penguatan Sanksi Administratif

    Presiden menjanjikan akan membuat omnibus law atau penyederhanaan regulasi yang mencakup sejumlah undang- undang. Omnibus law juga akan dite Selengkapnya

    Pajak Platform Digital Bisa Bangun Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebutkan platform digital yang beroperasi di Indonesia harus menjalankan hak dan kewaji Selengkapnya

    Kolaborasi Layanan Digital, Buka Peluang Unicorn Bidang Kesehatan

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan kehadiran teknologi memberj peluang besar untuk mempercepat serta memperluas akses Selengkapnya

    Sekjen Kominfo: Digitalisasi Tak Hanya untuk Chatting, Tapi Pemberdayaan dan Sosialisasi

    Untuk membumikan program digitalisasi di kalangan masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuat cyber komunikasi. Selengkapnya