FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    07 11-2019

    846

    Pranata Humas, Salah Satu Solusi Penyederhanaan Birokrasi

    Kategori Berita Kementerian | mth

    Palembang, Kominfo - Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi membuat kedudukan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) ke depan makin strategis. JFPH bukan saja menjadi salah satu solusi, namun juga menjadi pilihan yang menarik bagi ASN dalam meniti karir. 

    Hal tersebut disampaikan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selamatta Sembiring, dalam kegiatan Advokasi Inpassing dan Bimbingan Teknis JFPH di hotel Novotel Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (7/11/2019).

    "Saya yakin, seiring kebijakan pemerintah yang dalam waktu dekat akan menghapus eselon III dan IV, banyak sekali ASN yang tertarik dan beralih menjadi Pranata Humas. Walau sebenarnya tanpa itu juga, Pranata Humas memiliki daya tarik tersendiri," kata Selamatta. 

    Hal tersebut, lanjut Direktur TKKKP, dipermudah dengan masih dibukanya kesempatan bagi ASN untuk menjadi Pranata Humas melalui jalur inpassing hingga tahun 2021. 

    Menurut Direktur Selamatta Sembiring, saat ini jumlah pejabat fungsional Pranata Humas masih jauh dari yang dibutuhkan.  Oleh karena itu, Kementerian Kominfo selaku instansi pembina JFPH terus mendorong pemenuhan kebutuhan tersebut baik melalui pengangkatan awal maupun inpassing. "Termasuk inpassing untuk wilayah Indonesia Barat dan calon JFPH dari pusat hari ini sebanyak 14 orang," urainya.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, saat membuka kegiatan menyampaikan menyambut baik advokasi dan bimtek JFPH yang diselenggarakan di wilayahnya.

    "Kegiatan ini akan memacu kami untuk lebih meningkatkan kuantitas, kompetensi dan profesionalitas Pranata Humas di wilayah Sumsel," kata Rizwan.

    Rizwan akan menindaklanjuti advokasi dan bimtek ini dengan menyosialisasikan pentingnya keberadaan JFPH bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. 

    Acara yang diselenggarakan oleh Dit TKKKP, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Kemkominfo, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, dan akademisi. 

    Didit Kurniawan, mewakili Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Kemen PAN dan RB, menyampaikan paparan tentang "Arah dan Kebijakan ASN dalam Implementasi PP No 11 Tahun 2017. Sementara, Ika Mediawati, mewakili Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara, memaparkan Tata Cara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.

    Sedangkan akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga blogger, youtuber dan vlogger, Rully Nasrullah, memberikan tips dan trik bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pranata Humas.

    Kegiatan advokasi dan bimtek berlangsung pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, diikuti sekitar 200 peserta. Selanjutnya dilaksanakan uji inpassing bagi 14 calon pemangku JFPH yang berasal dari Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, dan kementerian/lembaga.

    Berita Terkait

    Mendikbud Tiadakan Pembelajaran Tatap Muka Setelah Pandemi? Itu Disinformasi!

    Beredar di media sosial twitter, tangkapan layar artikel media berisi narasi Mendikbud akan permanenkan belajar dari rumah, meski pandemi Co Selengkapnya

    Kominfo Ajak Pranata Humas Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong Pejabat Fungsional Pranata Humas mengambil peran dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19 Selengkapnya

    Menkominfo: Butuh Waktu untuk Pendalaman Indikasi Kebocoran Data

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penyelenggara sistem elektronik akan membutuhkan waktu untuk mendalami indikas Selengkapnya

    Sekjen Kominfo: Penyederhanaan Birokrasi Momentum Peningkatan Layanan Publik

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti menyatakan kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi Selengkapnya