FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    04 11-2019

    605

    Kominfo Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Prioritas 2020

    Kategori Berita Kementerian | mth

    Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memasukkan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada akhir tahun ini agar bisa dituntaskan pada tahun 2020.

    "Rapat prolegnas (program legislasi nasional DPR) itu biasanya bulan Desember. Nah di Desember itu kita akan mengajukan yang namanya PDP itu menjadi prioritas untuk selesai tahun 2020," ujar Dirjen Aplikasi Informatika  Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Ada Apa Dengan PP No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE) ?" di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (04/11/2019).

    Menurut Dirjen Semuel, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI selanjutnya, pihak Kementerian Kominfo akan segera mendiskusikan mengenai draf RUU PDP. Sehingga pembahasan regulasi terkait data pribadi tersebut bisa dipercepat. Sebelumnya, pihak Kementerian Sekretaris Negara (Setneg) telah mengembalikan RUU PDP kepada Kementerian Kominfo untuk dikaji ulang.

    "Kalau DPR bersambut gayung dengan kita. Kita langsung selesaikan, kita langsung percepatan pembahasan RUU-nya," jelas Dirjen Aptika.

    Untuk mengisi kekosongan regulasi selama pembahasan RUU PDP, pihak Kemenkominfo telah mempersiapkan Peraturan Menteri (Permen) tentang PDP. Dirjen Semuel meyakini Permen yang akan dikeluarkan Kominfo nantinya tidak akan bertentangan dengan RUU PDP yang telah dipersiapkan saat ini.

    "Kalau itu bisa cepat kita enggak perlu mengeluarkan Permen. Kalau kita anggap perlu kita akan keluarkan, toh Permen ini tidak bertentangan dengan UU-nya kita sudah sinergikan. Prinsipnya agar bisa dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik," pungkasnya.

    Disamping mempersiapkan Permen tentang PDP, Kementerian Kominfo juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).  PP PSTE ini mengatur soal penempatan data center, perlindungan data pribadi, autentifikasi situs, pengelolaan nama domain situs, sanksi bagi PSE dan lainnya.

    Berita Terkait

    Kominfo Dorong Mahasiswa Kembangkan Ide Bisnis Digital

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ide bisnis digital. Menurut Plt Direktur Ekonomi Digital Dire Selengkapnya

    Menkominfo: Terapkan 3I Agar Jadi Pemenang di Era Digital

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate menyatakan pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi para siswa dan mahasiswa untuk mengasa Selengkapnya

    Angkat Tema Kopi Fresh, Kominfo Gelar Pekan Tertib Frekuensi Nasional 2020

    Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Pekan Tertib Frekuensi Nasional 2020. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan I Selengkapnya

    Sekjen Kominfo Paparkan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan APBN TA 2019

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dan P Selengkapnya