FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    03 11-2019

    656

    Gelar Lokakarya untuk Tingkatkan Sinkronisasi Penanggulangan Stunting

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Semarang, Kominfo — Agar koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang nantinya dirumuskan dapat efektif serta bersesuaian antara program kerja dengan fakta terkini di tengah masyarakat, Menko PMK, Muhadjir Effendy lebih memilih mengajak masyarakat untuk berdialog langsung dan menyimak apa saja masukan serta usulan dari masyarakat. 

    Adapun masalah yang dibahas adalah mengenai upaya penanggulangan stunting dan seluruhnya dibahas dalam lokakarya bertema Penanggulangan Stunting yang diselenggarakan oleh Jajaran Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah, di Kota Semarang, Sabtu (2/11/2019). 

    Menko PMK diundang hadir untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka lokakarya ini. Lokakarya yang diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi para dokter untuk menanggulangi stunting ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Tengah mewakili gubernur Jawa Tengah, Jajaran Pengurus PB IDI Pusat dan Wilayah Jawa Tengah.

    “Stunting itu sudah jadi program priortas nasional dalam rangka menyiapkan generasi emas untuk menyiapkan Indonesia maju terutama saat usia 100 tahun Indonesia di 2045. Angka stunting kita masih dan fluktuatif,” kata Menko PMK usai membuka acara.

    “Saya senang sekali mendengar banyak masukan yang sangat variatif dan multidimensional dilihat dari banyak perspektif dan ternyata masalah stunting ini sangat komplek. Tidak hanya soal gizi buruk atau 1000 hari pertama kehidupan. Stunting terkait juga dengan masalah sanitasi,” papar Menko PMK lagi.”Masukan tadi akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat nasional.”

    Adapun koordinasi yang akan dilakukan Kemenko PMK, menurut Menko PMK, sifatnya berjenjang. Mulai dari membentuk semacam satuan tugas khusus antarkementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Jika berkaitan dengan kementerian lain yang berbeda kemenko, Menko PMK menegaskan akan membahasnya dengan sesama menko. Misalnya, koordinasi untuk masalah pembangunan sanitasi, kementerian yang berwenang adalah KemenPUPR yang koordinasinya ada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.(*)

    Berita Terkait

    Indonesia Jajaki Peningkatan Kerja Sama Transformasi Digital dengan Australia

    Menteri Anas juga mengusulkan dua hal yang dapat ditempuh sebagai penguatan kolaborasi Indonesia-Australia. Selengkapnya

    Gelar Safer Internet Day, Pemerintah Dorong Perlindungan Anak di Ranah Digital

    emenko PMK mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait, institusi swasta, relawan, hingga pembina dan pengasuh anak-anak. Selengkapnya

    Presiden Tegaskan Kabinet Indonesia Maju Sangat Solid

    Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara guna menanggapi isu kegaduhan yang terjadi di kabinet yang dipimpinnya saat ini. Selengkapnya

    Kolaborasi Pacu IKD untuk Transformasi Layanan Digital

    Pemerintah memberikan perhatian terhadap tiga kunci penting yakni Identitas Digital, Data Interoperability, dan Digital Payment. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA