Presiden Ingatkan Ekonomi Global Akan Lebih Sulit

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya menyelanggarakan Rapat Terbatas (Ratas) dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkait dengan perekonomian, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019) siang.

Dalam pengantarnya Presiden mengatakan, bahwa  ekonomi global dalam 5 tahun ini dan perkiraan-perkiraan dari lembaga-lembaga internasional bahwa tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit, dan bahkan banyak yang menyampaikan menuju ke sebuah resesi.  Oleh karena itu, menurut Presiden, semuanya harus diantisipasi.

Kepala Negara mengingatkan sebagaimana yang berulang kali disampaikannya, bahwa kuncinya yang pertama kepeningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor. Yang kedua yang sangat penting adalah juga investasi. “Artinya apa? Ekspor dan investasi, peningkatan ekspor peningkatan investasi adalah menjadi kunci dari kegiatan kita di bidang ekonomi,” tegas Presiden.

Presiden mengaku sudah menyampaikan baik kepada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, pada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus dilakukan secara terus menerus tanpa henti. “Kita telah menyelesaikan Indonesia-Australia CEPA dan ini harus kita teruskan ke negara-negara lain,” ujar Presiden seraya mengingatkan, ini yang penting segera diselesaikan.

Kepala Negara minta dalam akhir tahun 2020 ini bisa diselesaikan. “Timnya disusun yang fix, tidak berganti-ganti. Kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga harus terus dikerjakan, yaitu dengan Uni Eropa,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, hal itu nantinya akan berkaitan dengan peningkatan ekspor plus dengan negara-negara yang tergabung dalam RCEP, yaitu 10 negara ASEAN plus 6 India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, New Zealand. “Ini yang belum kita memiliki perjanjian perdagangan dengan mereka, saya minta agar diselesaikan dalam akhir tahun depan itu harus rampung. Sehingga yang berkaitan dengan ekspor ini betul-betul bisa kita lakukan,” tegas Presiden seraya mengingatkan, retreat agreement dengan negara-negara Afrika juga penting sekali.

Hal kedua yang berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada di bidang perekonomian yang menghambat investasi, yang menghambat ekspor. Presiden meminta dilihat betul agar segera ditindaklanjuti apa yang telah direncanakan mengenai penerbitan omnibus law. “Sudah kita mulai mungkin 2 bulan yang lalu, ada 74 undang-undang di situ yang akan kita kerjakan. Saya kira Pak Menko Perekonomian sudah paham mengenai ini, tolong dikoordinasikan dengan menko-menko yang lain yang berkaitan dengan ini. Segera kita identifikasi, segera kita pangkas sehingga betul-betul apa yang di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita kerjakan secara cepat,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan mengenai transformasi ekonomi menuju ke sebuah indistrialisasi, hilirisasi. Dari yang sebelumnya kita mengekspor bahan-bahan mentah baik berupa nikel, bauksit, alumina, batubara, satu persatu harus  mulai ditata agar kita mengekspornya dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa langsung ke barang jadi. “Inilah sebuah nilai tambah yang nanti akan memberikan daya saing kepada negara kita. Dan saya minta langkah-langkah percepatan itu segera dilakukan, termasuk di dalamnya adalah insentif-insentif bagi industri, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan industri-industri yang berada di pedesaan,” kata Presiden seraya menambahkan, kalau kita bisa menyentuh ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi kita.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Mensesneg Pratikno, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhur B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tito Karnavian, Menristek Bambang Brodjonegoro, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Sumber