Perhutanan Sosial Belum Lancar, Presiden: Jangan Sampai Perhutani Lebih Kolonial Dari Kolonial

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengakui, jika program perhutanan sosial belum berjalan lancar. Ada yang sudah banyak menerima manfaat tetapi ada juga yang sudah dikasih Surat Keputusan (SK) tapi di bawah belum jalan, karena belum sambungnya antara Kementerian Kehutanan dan juga mungkin Perhutani tapi yang ada di bawah.

“Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Waktu saya ke daerah, Pak ini Pak, SK-nya ini  Pak, enggak bisa jalan Pak di lapangan,” kata Presiden saat menerima perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10/2019) siang.

Kepala Negara mengakui memang itulah kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Karena yang perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat itu bukan hanya satu hektar, dua hektar. “Ini data yang ada di saya, sampai 1 Oktober 2019 ini pemberian pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu yang di Jawa sudah mencapai 25…, 25.000 hektar. Ditambah yang untuk perlindungan kemitraan, itu 150.000,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, target pemerintah memang bukan angka yang kecil, karena telah dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektar. “Ini kan bukan… bukan angka yang kecil. Angka yang gede banget tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dalam praktek di lapangannya yang tidak segampang itu. Di bawah juga ada birokrasi kita, perhutani, yang ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa terima. Karena apa? Terganggu, terganggu oleh program ini,” jelas Presiden.

Lebih Kolonial

Presiden berjanji akan menyelesaikan itu nanti khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanahan dan Perhutani.  “Harus selesai, ini harus selesai, harus bisa selesai,” tegasnya.

Secara khusus Presiden menyentil Dirut Perhutani. “Ini sudah jamannya kayak gini jangan sampai laginya masih lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, tapi yang dibawahnya itu  yang mesti  selesaikan. Jangan sampai Perhutani itu lebih kolonial dari colonial,” tegas Presiden seraya menambahkan, dirinya merasakan apa yang disampaikan perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial.

“Suara itu saya dengar, jangan dipikir saya tidak tahu, enggak dengar. Saya dengar. Saya mau bicara banyak nanti dengan Pak Dirut plus jajaran, karena yang saya lihat berbeda dengan kita yang bicarakan di sini, berbeda,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden memberi waktu sebelum 2 tahun konflik itu harus rampung semuanya, sudah. “Enggak ada konflik lagi dalam PTPN, di Perhutani. Semuanya harus selesaikanlah. Ini sudah bertahun-tahun, bisa kita selesaikan,” pinta Presiden seraya menunjuk contoh keberhasilan menyelesaikan konflik di Riau dimana 2.400 hektar akhirnya bisa diserahkan kepada masyarakat.

Presiden menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan secepat-cepatnya perhutanan sosial reforma agrarian. Tetapi ia mengingatkan juga masih banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang ada di lapangan, yang juga tidak semuanya bisa diselesaikan karena ada, misalnya ada di luar Jawa kita dibawa ke pengadilan, pemerintah kalah, “Pemerintah saja kalah, lah ini fakta. Karena dari dilihat dari sisi hukum kalah. Inilah kenyataan-kenyataan yang saya beberkan apa adanya dan sekali lagi, Kita berkomitmen untuk menyelesaikan 12,7 itu dan reforma agraria kurang lebih 9 juta hektar,” pungkas Presiden.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Sumber