FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    30 09-2019

    1405

    Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat di Papua dan Papua Barat

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo – Setelah sempat terjadi kerusuhan di daerah Wamena beberapa waktu lalu, kondisinya saat ini sudah mulai kondusif kembali dan pemerintah menjamin keamanan bagi para pengungsi baik masyarakat Papua dan Papua Barat maupun pendatang yang berada di sana.

    “Tentang Papua dan Papua Barat secara umum dilaporkan bahwa kondisi sudah sangat kondusif. Memang masih ada residu-residu yang harus kita selesaikan, antara lain tentang pengungsian dari Wamena. Setelah terjadi kerusuhan itu kemudian banyak pendatang yang merasa tidak aman dan minta diungsikan ke tempat yang aman di Jayapura,” Jelas Menko Polhukam Wiranto saat konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9/2019).

    Menurut Menko Polhukam, para pendatang merupakan pelaku ekonomi di daerah dan memiliki peran sebagai pengerak roda ekonomi di Papua dan Papua Barat. Bila pendatang berbondong-bondong pergi keluar daerah maka pergerakan ekonomipun akan lumpuh.

    “Jadi bisa dibayangkan kalau mereka berbondong-bondong keluar dari Wamena, lalu siapa yang menggerakkan roda perekonomian di daerah itu. Oleh karena itu aparat keamanan, Pemda sedang berusaha meminta mereka untuk tidak pulang ke daerah masing-masing tetapi dengan jaminan keamanan, baik dari para pemuka adat di Wamena dan juga dari aparat keamanan,” jelas Wiranto.

    Berdasarkan data terakhir, Pengungsi saat ini yang berada di daerah Jayapura sudah tercatat sebanyak 3.255 orang. Kementerian Sosial saat ini tengah berupaya untuk membantu meringankan kehidupan para pengungsi agar tidak terlantar.

    “Bahan makanan cukup, kesehatan tadi Menkes sudah akan menjamin agar mereka tidak terjangkit penyakit karena biasanya di tempat pengungsi itu rawan penyakit dan akan diusahakan seperti itu. Yang Kita butuhkan sekarang adalah agar ada kesadaran masyarakat bahwa kita ini bhineka tunggal ika, di daerah mana pun di negara kesatuan republik Indonesia kita mengenal adanya toleransi antar suku, antar agama, antar tingkatan sosial di masyarakat,” terang Wiranto.

    Menko Polhukam mengungkapkan bahwa kerusuhan tersebut terkait dengan dua hal, pertama OPM yang sudah sejak dulu ada dan belum habis, dan kedua menjelang sudang KTT HAM di Swiss dan sidang umum PBB di New York.

    “Mereka berusaha menunjukkan eksistensi bergabung dengan kekuatan yang bergerak di luar negeri. Bersama-sama membangun satu event, satu kerusuhan, suatu ekspos ke dunia luar bahwa ada kekuatan untuk memerdekakan Papua dan Papua Barat. Konspirasi inilah yang sebenarnya dihadapi oleh kita semua,” jelas Wiranto.

    Berita Terkait

    Pemerintah Dukung Pembentukan Ekosistem Startup di Kawasan IKN

    Untuk memperkuat digitalisasi yang menjadi bagian penting dari ekosistem startup, Kemenparekraf telah mempersiapkan berbagai program yang di Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN

    Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya

    Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H

    Selain aspek infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pelabuhan dan jalan, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana kesehatan d Selengkapnya

    Upaya Pemerintah Kembangkan Parekraf Berkelanjutan di IKN

    Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA