FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    25 09-2019

    427

    Buka 15 Juta Rekening Tabungan Bantuan Sosial, Wujud Komitmen Pemerintah Kembangkan Inklusi Keuangan

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Wimboh Santoso (kiri) meninjau pameran Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (23/9/2019). Konferensi dan Pameran bertema Inovasi untuk Inklusi tersebut melibatkan sekitar 100 pelaku industri 'fintech' dan berlangsung 23 -24 September 2019. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kini masyarakat prasejahtera dapat lebih mudah dan aman menerima bantuan sosial dengan penyaluran secara nontunai. 

    "Saat ini diperkirakan sekitar 15 juta rekening tabungan untuk penyaluran bantuan sosial telah dibuka. Sejumlah petani kopi di Sumatera misalnya, dapat menabung untuk biaya sekolah anaknya tanpa harus khawatir hilang atau rusak, dan dapat juga menerima kiriman dari keluarga mereka di Jakarta dan kota-kota besar lainnya,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono saat menyampaikan keynote speech dalam Indonesia Financial Inclusion Forum (IFIF) 2019 di Jakarta, Rabu (25/09/2019). 

    Menurur Susiwijono, program yang dinamai “Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai" ini telah membuat jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah dapat lebih mudah mengakses bank." Agen bank pun kini menjadi garda terdepan bank dalam melayani masyarakat," jelasnya.

    Selain itu, lanjut Susiwijono, banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mampu mengakses pinjaman secara mudah dan murah dari lembaga yang kredibel. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit Ultra Mikro (UMi),hingga program sertifikasi lahan terintegrasi (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL).

    Susiwijono menyatakan ada dua hal penting yang dapat mengakselerasi perkembangan program dan kebijakan inklusi keuangan. Pertama, industri perlu memastikan bahwa layanan keuangan yang ada saat ini telah dioptimisasi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, perlindungan konsumen serta literasi keuangan perlu ditingkatkan. 

    “Jangan sampai kelompok masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapat akses terhadap layanan keuangan formal justru dirampas hak-haknya akan layanan keuangan yang aman, terjangkau dan efisien,” tegasnya.

    Sesmenko Perekonomian juga mengimbau kepada para pemangku kepentingan dari sektor publik dan industri untuk meningkatkan kolaborasi dalam mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia.

    IFIF 2019 dilaksanakan dengan tujuan meninjau perkembangan program dan kebijakan inklusi keuangan sampai dengan saat ini dan merumuskan strategi pengembangan inklusi keuangan ke depan. Selain itu, para pemangku kepentingan di Indonesia dapat berbagi pengalaman dan mengetahui perkembangan dari berbagai praktik yang diimplementasikan berbagai negara di dunia.

    Acara itu dibuka dengan laporan dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Acara dilanjutkan dengan pidato dari Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Program Leader, Equitable Growth, Finance and Institutions Bank Dunia.

    Sebagai catatan, DNKI mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia dengan membuka akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya pelaku UMKM, masyarakat berpendapatan rendah berdasarkan hasil pendapatan Badan Pusat Statistik, pekerja migran, wanita, penyandang disabilitas berat, masyarakat di daerah 3T termasuk petani dan nelayan, pelajar, mahasiswa serta pemuda.

    Berita Terkait

    Bangun Ekonomi dari Pinggiran untuk Pemerataan Pembangunan

    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki tugas untuk menetap Selengkapnya

    Perluas Lapangan Kerja, Pemerintah Tingkatkan Iklim Investasi dan Daya Saing Nasional

    Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai hari ini, telah memberi pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak dapat terpusat di Selengkapnya

    Lewat BLK Komunitas, Pemerintah Dorong Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja

    Pemerintah mendorong peningkatan skill masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas bagi para pekerja dalam masa pandemi Covid-19. Selengkapnya

    Miliki banyak Potensi, Pemerintah Kembangkan Industri Ramah Energi

    Dalam GMIS 2020 yang dilaksanakan oleh Uni Emirat Arab dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan dihadiri oleh lebi Selengkapnya