FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    15 09-2019

    1621

    Dorong Keterlibatan Swasta, Pemerintah Keluarkan Super Deduction Vokasi

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Peserta melakukan proses las Gas Metal Arc Welding (GMAW) pada plat logam saat mengikuti kompetisi pengelasan nasional (National Welding Competition) 2019 di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (21/8/2019). Pemerintah memberikan Super Deduction Vokasi bagi wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengakui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu. 

    Wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut, atau Super Deduction Vokasi.

    Menurut Hestu Yoga, PMK yang memberikan insentif besar-besaran bagi wajib pajak badan yang terlibat dalam kegiatan vokasi itu dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan swasta dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. 

    “Insentif pajak ini diberikan untuk mendorong keterlibatan pihak swasta untuk aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja,” kata Hestu di Jakarta, Minggu (15/09/2019). 

    Hestu menjelaskan, melalui (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 itu wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut. 

    “Untuk menerima fasilitas ini, wajib pajak harus telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sekolah vokasi. Selain itu perusahaan juga harus telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak dalam keadaan rugi,” terang Hestu. 

    Direktur Hestu menyebutkan,  sekolah vokasi meliputi sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. 

    Adapun jenis biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan fasilitas ini termasuk biaya penyediaan tempat pelatihan, biaya instruktur atau pengajar, biaya barang atau bahan, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta, dan biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta program vokasi. 

    “Fokus kompetensi yang didorong meliputi 127 jenis kompetensi untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atau madrasah aliyah kejuruan, 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi, serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja,” terang Hestu. 

    Menurut  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak itu, ragam jenis kompetensi ini mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Untuk mendapatkan fasilitas ini, lanjut Hestu, wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan melalui sistem online single submission.

    Berita Terkait

    Lewat PP No. 14/2024, Pemerintah Berikan THR dan Gaji ke-13 bagi ASN

    Pemberian THR dan gaji ke-13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan te Selengkapnya

    Upaya Pemerintah Kembangkan Parekraf Berkelanjutan di IKN

    Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya

    Jelang Pilkada 2024, Wapres Minta Semua Pihak Jaga Nilai-nilai Demokrasi

    Apabila Pilkada dijalankan sebagaimana aturan yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, diharapkan prosesnya akan berjalan sesua Selengkapnya

    Perpres "Publisher Rights", Upaya Pemerintah Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Presiden mengatakan bahwa Perpres tersebut melalui proses pertimbangan yang sangat panjang untuk dapat diberikan persetujuan. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA