FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    15 09-2019

    282

    Dorong Keterlibatan Swasta, Pemerintah Keluarkan Super Deduction Vokasi

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Peserta melakukan proses las Gas Metal Arc Welding (GMAW) pada plat logam saat mengikuti kompetisi pengelasan nasional (National Welding Competition) 2019 di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (21/8/2019). Pemerintah memberikan Super Deduction Vokasi bagi wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengakui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu. 

    Wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut, atau Super Deduction Vokasi.

    Menurut Hestu Yoga, PMK yang memberikan insentif besar-besaran bagi wajib pajak badan yang terlibat dalam kegiatan vokasi itu dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan swasta dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. 

    “Insentif pajak ini diberikan untuk mendorong keterlibatan pihak swasta untuk aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja,” kata Hestu di Jakarta, Minggu (15/09/2019). 

    Hestu menjelaskan, melalui (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 itu wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut. 

    “Untuk menerima fasilitas ini, wajib pajak harus telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sekolah vokasi. Selain itu perusahaan juga harus telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak dalam keadaan rugi,” terang Hestu. 

    Direktur Hestu menyebutkan,  sekolah vokasi meliputi sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. 

    Adapun jenis biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan fasilitas ini termasuk biaya penyediaan tempat pelatihan, biaya instruktur atau pengajar, biaya barang atau bahan, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta, dan biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta program vokasi. 

    “Fokus kompetensi yang didorong meliputi 127 jenis kompetensi untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atau madrasah aliyah kejuruan, 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi, serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja,” terang Hestu. 

    Menurut  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak itu, ragam jenis kompetensi ini mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Untuk mendapatkan fasilitas ini, lanjut Hestu, wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan melalui sistem online single submission.

    Berita Terkait

    Tingkatkan Kerjasama Pemerintah dan Komnas HAM Selesaikan Tuntutan

    Untuk mengatasi tuntutan akan Hak Asasi Manusia saat ini, tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah saja, diperlukan kerjasama dari seluruh eleme Selengkapnya

    Tingkatkan Pelayanan, Polda Metro Jaya Luncurkan Empat Inovasi

    Polda Metro Jaya meluncurkan empat inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Dengan adanya inovasi tersebut, Deputi bidang Pela Selengkapnya

    Presiden: Ke Mana Berlibur Akhir Tahun? Di Dalam Negeri, Kita Kembangkan Destinasi Wisata Baru

    Presiden Joko Widodo melalui media sosialnya (instagram, fan page facebook, dan akun twitter) menanyakan kepada masyarakat mengenai kemungki Selengkapnya

    Wapres Berharap Rakornas Indonesia Maju Perkuat Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemda

    Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri mampu memperkua Selengkapnya