FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    11 09-2019

    322

    Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Dibuka

    SIARAN PERS NO. 179/HM/KOMINFO/09/2019
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 179/HM/KOMINFO/09/2019
    Rabu, 11 SEPTEMBER 2019
    Tentang
    Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Dibuka
     
     
    1. Sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat sudah kondusif, Pemerintah membuka kembali seluruh layanan data yang diselenggarakan oleh operator seluler di 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut, pada Rabu (11/9) pukul 16.00 WIT. Setelah sehari sebelumnya, Selasa (10/9) baru 11 kabupaten yang dibuka layanan data internet secara bertahap sejak dilakukan pembatasan pada 21 Agustus 2019. 
     
    2. Dua kota terakhir yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong, akhirnya dibuka layanan data internetnya setelah mendapatkan kepastian mengenai kondusivitas kedua wilayah pada Rabu (11/9) siang. Sebanyak 11 kabupaten yakni Fak Fak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong telah dibuka secara bertahap sejak tanggal 4 September 2019.
     
    3. Sementara itu, hingga Rabu (11/9), untuk wilayah Provinsi Papua, pembatasan layanan data internet masih dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Pemerintah akan terus memantau situasi dan kondisi keamanan di kedua wilayah tersebut dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan.
     
    4. Dari 29 Kabupaten/kota di wilayah Papua , sebanyak 27 Kabupaten yang sudah dibuka kembali layanan data internet secara bertahap adalah Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, Jayawijaya dan Mimika.
     
    5. Disampaikan pula bahwa sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019. Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500. Distribusi hoaks terus menurun, 42 ribu url di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019.
     
    6. Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali secara total seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung.
     
     
    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No.209/HM/KOMINFO/11/2019 tentang Kali Kedua, Kominfo Raih Penilaian Badan Publik Informatif

    Tahun 2019 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mendapatkan penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Inf Selengkapnya

    Siaran Pers No.208/HM/KOMINFO/11/2019 tentang Dukung Penerapan SNI Bidang TI, Komite SNI 35-01 Ditjen SDPPI Kominfo Raih Penilaian Kinerja Terbaik 2019

    Komite Teknis 35-01 Teknologi Informasi menjadi pemenang Herudi Technical Committee Award (HTCA) pada tahun 2019. Penghargaan HTCA ini adala Selengkapnya

    Siaran Pers No. 207/HM/KOMINFO/11/2019 Tentang Kementerian Kominfo Selenggarakan Konvensi Nasional Pos dan Informatika

    Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Konvensi Nasional Pos dan In Selengkapnya

    Siaran Pers No. 206 /HM/KOMINFO/11/2019 Tentang Lindungi Masyarakat, Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi

    Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah serta mengurangi pe Selengkapnya