Bertemu Presiden, Tokoh Papua dan Papua Barat Sampaikan 10 Permintaan

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menerima 61 tokoh yang merupakan representasi masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09/2019) siang.

Kepala BIN Budi Gunawan dalam laporannya mengatakan, tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang hadir itu berjumlah 61 orang, yang mewakili komponen tokoh adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, wanita, dan pemuda.

“Para tokoh ini telah hadir di Jakarta sejak 6 September lalu untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan bagaimana memajukan Papua dan meningkatkan kesejahterannya menjadi lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Budi.

Sementara pemimpin rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, mengatakan kedatangannya ke Istana untuk menyampaikan harapan, kecemasan, dan kebutuhan serta beberapa pemikiran ke depan untuk tanah Papua yang lebih baik dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami fokus pada sumber daya manusia karena Papua disebut daerah kaya dengan sumber daya alam namun tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas sember daya manusia orang asli Papua yang mampu memanfaatkan sumber daya alam ini,” kata Abisai.

Abisai lalu menyampaikan 10 poin permintaan untuk masyarakat Papua-Papua Barat, yang di antaranya berisi tentang pemekaran daerah di Papua dan Papua Barat, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi pelajar/mahasiswa Papua, hingga permintaan pembangunan Istana Presiden di Papua. 

Presiden Terima Semua Aspirasi Kami

Tokoh masyarakat, Abisai Rollo, yang memimpin tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, bersyukur karena bisa membawa aspirasi yang diakibatkan kasus di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu,  untuk disampaikan kepada Presiden.

“Tuhan menginginkan Indonesia untuk lebih penting memikirkan Papua itu. Kalau tadinya Papua masih dipegang setengahnya, sekarang harus digenggam seutuhnya,” kata Abisai dalam konferensi pers usai diterima Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Dengan adanya persoalan di Surabaya dan Malang itu, lanjut Abisai, tokoh-tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat berjumpa dengan Presiden, ada 10 aspirasi yang bisa disampaikan. “Puji Tuhan Pak Presiden pada hari ini diberkati oleh Tuhan menerima semua apa yang kami sampaikan, aspirasi dari Papua dan Papua Barat,” ucapnya.

Salah satu yang disampaikan Abisai adalah kesediaan Presiden untuk membangun istana Presiden Republik  di kota Jayapura,  ibu kota Provinsi Papua. Dengan dibangunnya Istana Presiden itu, menurut Abisai, telah merubah yang tadinya beliau (Presiden, red) berkunjung ke Papua, dirubah menjadi berkantor di Papua.

Ketika Presiden berkantor di Papua, Abisai yakin Presiden akan melihat Papua secara utuh, sehingga (kalau) ada kelompok-kelompok yang belum dijamah dengan baik semua akan diusahakan untuk dijamah.

“Semua supaya tidak ada lagi itu yang bikin kacau di Papua yang adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati buat Papua,” tegas Abisai.

Hari ini, tegas Abisai, di tanah Papua dan khususnya Papua Barat dan khususnya kota Jayapura tidak ada bendera yang lain, hanya satu bendera, yaitu bendera merah putih. “Bendera merah putih itu dikibarkan dari ombak putih-putih sampai gunung biru-biru, tidak ada bendera yang lain, hanya satu bendera, bendera sang saka merah putih,” ucap Abisai.

Dalam kesempatan itu, Abisai juga menyampaikan rasa syukurunya karena Presiden Jokowi juga menerika usulan  pemekaran Provinsi Papua. Untuk itu, para tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang ikut bertemu Presiden,  lanjut Abisai, akan pulang untuk menyampaikan kepada masyarakat di tanah Papua, dan manhgajak masyarakat bersatu di tanah Papua untuk Indonesia.

Abisai juga menyampaikan, bahwahasil dari Provinsi Papua yang dihasilkan dari beberapa sumber  yang ada termasuk Freeport untuk per tahunnya hanya Rp26 triliun sedangkan pertahun yang dikirim dari ke Papua sebesar Rp92 triliun. Artinya, lebih besar dana itu adalah bantuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membangun Papua.

“Oleh sebab itu, kita orang Papua harus bersyukur dan terima kasih kepada Negara Republik Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Hj. Joko Widodo,” pungkas Abisai.