Raker Bersama Komisi I DPR RI, Menkominfo Jelaskan Pembatasan Internet

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan kebijakan bandwith throttling atau pembatasan internet yang diambil Pemerintah menyusul kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu kepada Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat kerja itu, Menteri Kominfo juga menyatakan akses jaringan internet mulai dipulihkan di wilayah Papua dan Papua Barat.

"Pemulihan internet ini dilakukan secara bertahap di kabupaten atau kota yang keadaannya semakin kondusif. "Mulai hari ini dilakukan pembukaan terbatas jaringan internet," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (05/09/2019).

Menurut Menteri Rudiantara, pembatasan internet di wilayah Papua dan Papua telah dilakukan sejak 18 Agustus 2019. Saat itu, Pemerintah mensinyalir ada sekitar 129 ribu akun sosial media yang menyebarkan konten hoaks dan provokasi terkait Papua.

"Pembatasan ini dilakukan guna mencegah beredarnya berita bohong itu. “Mulai tanggal hari ini, 5 September 2019, dilakukan juga pembukaan secara terbatas. Artinya begini; pembatasan data, tadinya dilakukan untuk level Provinsi. Papua, satu Papua. Papua Barat, satu Papua Barat,” jelasnya.

Menteri Kominfo menyebutkan, sebagian berita hoaks yang beredar mayoritas berasal dari akun-akun media sosial di Twitter. "Dalam sehari itu kurang lebih 32-33 ribu URL yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. Ini cukup besar, dan ini lebih besar, lebih banyak 600 ribu dengan waktu sekian hari ini, lebih banyak ‘mohon maaf’ kejadian pada saat Mei lalu pasca pengumuman Pilpres ataupun Pemilu oleh KPU,” ujarnya.

Sesuai hasil pantauan Kementerian Kominfo, tercatat ada 22 berita berkategori hoaks dan 44 berita provokasi. Bahkan berita-berita hoaks tersebut disebarkan oleh sekitar 500 ribu akun sosial media terutama Twitter. "Kini, jaringan internet di Papua pembatasannya sudah tidak lagi di tingkat provinsi. Kini hanya ada pembatasan untuk tingkat kabupaten dan kota," ungkap Rudiantara menjelaskan kebijakan terkini Pemerintah. 

Menteri Rudiantara menyebut gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat sudah menjadi isu internasional. Menurutnya, penyebaran informasi bohong bukan hanya dari dalam negeri saja, tetapi ada yang berasal dari luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris. "Kami lihat ada lebih dari 20 negara yang memang tempat berasal mention atau cuitan. Jadi, isu Papua ini bukan hanya isu domestik tapi ada juga dari internasional," ucapnya.

Dalam rapat dengan Komisi I DPR tersebut, hadir juga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri Ryamizard menjelaskan, ada sejumlah kelompok bermain di Papua. "Kita tidak mengenal kelompok kriminal, ini kelompok bersenjata," terangnya.

Menteri Pertahanan menambahkan, ada kelompok yang ingin menciptakan situasi di Papua dan Papua Barat. Itu terlihat dari adanya pengibaran bendera bintang kejora di sejumlah tempat unjuk rasa. "Kita juga tahu ada kelompok berafiliasi ISIS yang menyerukan jihad di Papua," paparnya.

Menurut Menteri Ryamizard, penyelesaian masalah keamanan di Papua dan Papua Barat idealnya menggunakan pendekatan persuasif. "Tapi jika tak diindahkan, bisa juga membuka operasi militer selain perang," ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri Retno menyampaikan, para diplomat di luar negeri telah ditugaskan untuk menjelaskan situasi di Papua. Dia menegaskan dalam diplomasi, Indonesia tidak akan mundur sedikit pun mengenai kedaulatan negara.

Turut hadir dalam rapat kerja tersebut diantaranya Kasum TNI Joni Supriyanto beserta jajarannya, pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo, Kemhan, dan Kemlu. (hm.ys)