FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 08-2019

    472

    Mendagri: Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Papua Tetap Berjalan

    Kategori Berita Pemerintahan | anni005

    Jakarta, Kominfo - Meskipun dalam beberapa hari terakhir marak terjadi aksi unjuk rasa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan.

    “Jalan terus, tidak ada masalah, pelayanan masyarakat semua jalan terus,” kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri Rapat RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/08/2019).

    Meski demikian, menurut Tjaho, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah tetap melakukan monitoring pergerakan isu mengenai Papua dan Papua Barat.

    Ia pun menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan catatan tidak anarkis dan bersifat provokatif. “Oh iya jelas, gubernur, bupati/walikota, juga Tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri terus memonitor Pemda setempat, yang penting jalan terus (sistem Pemerintahan dan pelayanan publik),” ujarnya.

    Soal aspirasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan, asal tidak anarkis, asal tidak terus mengibarkan bendera dan sebagainya, sah-sah saja. “Di Kemendagri juga ada yang menyampaikan aspirasi kita dengar, asal tidak menyimpang dari pokok persoalan,” pungkasnya.

    Berita Terkait

    Presiden Ajak Evaluasi Total Sistem Pengendalian Banjir dan Bencana Alam

    Usai mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Presiden Joko Widodo langsung mengundang 3 (tiga) Gubernur, yaitu Gubern Selengkapnya

    Menko PMK: Sinergitas Penanganan Banjir 3 Provinsi Berjalan Baik

    Usai banjir yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten awal tahun 2020, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebuday Selengkapnya

    Presiden Jokowi Dorong Sektor Pertanian dan Perikanan Sentuh Pasca Produksi

    Presiden Joko Widodo mengemukakan, sektor perikanan dan pertanian adalah sektor yang sangat penting dan sangat strategis, karena sektor ini Selengkapnya

    Tingkatkan Kerjasama Pemerintah dan Komnas HAM Selesaikan Tuntutan

    Untuk mengatasi tuntutan akan Hak Asasi Manusia saat ini, tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah saja, diperlukan kerjasama dari seluruh eleme Selengkapnya