Dirjen SDPPI: Pengawasan Frekuensi Dukung Penanganan Bencana dan Pengembangan Ekonomi Wilayah

Padang, Kominfo - Kebutuhan pengawasan pemanfaatan spektrum frekuensi di wilayah Sumatera Barat dinilai Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, sangat penting, terutama untuk mendukung penanganan kebencanaan dan pengembangan perekonomian wilayah.

Menurut Dirjen Ismail, Kota Padang termasuk salah satu wilayah yang rentan bencana alam. "Isu kebencanaan ini, seperti ancaman gempa bumi dan tsunami, membutuhkan komunikasi yang cepat dalam menanggulanginya. Frekuensi yang digunakan dalam komunikasi kebencanaan ini tidak boleh terganggu," tuturnya dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang, Sumatera Barat, Jumat (23/8/2019). 

Dirjen Ismail menekankan, dalam sistem kebencanaan, tugas Balai Monitoring memastikan agar tidak terjadi gangguan. “Dapat dibayangkan jika sistem kebencanaan frekuensi radio itu terganggu karena ada yang melakukan interferensi. Itulah tugas kita untuk mengatasinya,” kata Ismail. 

Sementara, dalam mendukung perekonomian, Dirjen SDPPI menjelaskan 95 persen sistem komunikasi nasional bertumpu pada mobile communication atau seluler operator. “Apabila komunikasi seluler ini terganggu, maka banyak sekali aktivitas ekonomi yang mungkin akan terganggu pula,” jelasnya.

Dirjen Ismail juga mengungkapkan isu gangguan frekuensi yang kerap dialami dunia penerbangan. "Komunikasi antara pilot dan menara kontrol sering mengalamiinterferensi. Hal tersebut sangat membahayakan penerbangan yang melibatkan banyak nyawa manusia," tuturnya.

Secara khusus, Dirjen SDPPI menjelaskan pengawasan frekuensi membutuhkan keterlibatan lembaga pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Unit Pelaksana Tenis (UPT) seperti Balai Monitoring. 

“Spektrum frekuensi radio tidak bisa dibatasi oleh daerah geografis. Ini menggunakan udara, jadi seluruhnya berkomunikasi dalam koordinasi global. Kita mengikuti sistem pengalokasian yang ditentukan secara global, jadi negara ini harus sudah terpadu menjadi satu sistem kontrol yang dilakukan terpusat,” jelas Ismail.

Peletakan batu pertama Gedung Balai Monitoring Padang dilakukan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Turut hadir Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sesditjen SDPPI Susanto, dan Kepala Kantor Balmon Padang Zainullah Manan.

Dirjen SDPPI mengharapkan kehadiran Kantor Balmon Padang, yang dibangun dengan biaya Rp8,9 miliar ini, dapat membantu Sumatera Barat menjadi benar-benar aman dari gangguan spectrum frekuensi radio.

Turut hadir dalam peletakan batu pertama ini, Irjen Kemkominfo Dody Setiadi, Buyung Wiromo S dari BPKP Sumatera Barat, Yudha Nugraha dari BMKG Padang, Wisnu H Prabowo dari AIRNAF Padang, Dasmiral dari Diskominfo Padang), Setianis dari Danramil 06 Padang, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemda setempat.