FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 08-2019

    270

    Dukungan BAKTI Kominfo untuk Siaran Digital Daerah Perbatasan

    SIARAN PERS NO. 158/HM/KOMINFO/08/2019
    Kategori Siaran Pers
    - (antarafoto)

    Siaran Pers No. 158/HM/KOMINFO/08/2019

    Jumat, 23 Agustus 2019

    Tentang

    Dukungan BAKTI Kominfo untuk Siaran Digital Daerah Perbatasan 

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh upaya pemerintah menyediakan siaran digital bagi masyarakat di daerah perbatasan yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus di Nunukan, Kalimantan Utara.

    Direktur Utama BAKTI Anang Latif mengatakan siaran digital bagi masyarakat di perbatasan sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan BAKTI untuk mewujudkan pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia. Pemerataan ke seluruh pelosok itu ditargetkan tuntas pada tahun 2020.

    “Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, BAKTI yang ditugaskan membangun prasarana telekomunikasi di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T) maka siaran digital merupakan hal yang kami dukung penuh,” tutur Anang Latif dalam diskusi bersama pekerja media, di Jakarta, Kamis (22/08/2019). 

    Menurut Anang Latif, penyediaan siaran digital merupakan wujud nyata Nawacita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Kita pilih Nunukan karena di situ ada penyiarannya, ada telekomunikasinya, ada internetnya. Kalau kita tidak hadir di sana mereka biasanya akan menonton TV negara tetangga. Kalau dibiarkan ada ketertinggalan informasi. Jangan meninggalkan saudara-saudara kita yang ada di perbatasan,” tegas Anang Latif.

    Dalam diskusi tersebut hadir Direktur Penyiaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio. Bersama Dirut BAKTI, kedua pejabat itu memberikan informasi mendalam tentang rencana peluncuran siaran digital bagi masyarakat di perbatasan.

    Direktur Penyiaran Kemenkominfo, Geryantika Kurnia menuturkan Nunukan di Kalimantan Utara dipilih Kemkominfo sebagai program pertama Digitalisasi Perbatasan karena di Nunukan belum memiliki fasilitas 4G seperti halnya di wilayah Pulau Jawa.

    Direktur Penyiaran memuji upaya BAKTI dalam membangun sarana dan prasana telekomunikasi di perbatasan sampai tersedia fasilitas layanan 3G.  “Nanti di Nunukan, kami akan mencoba menggunakan fasilitas komunikasi yang telah dibangun BAKTI dengan susah payah dengan melakukan telekonferensi antara Nunukan ke Agats, Papua,” tutur Geryantika Kurnia.

    Mengenai konten siaran digital di perbatasan, Direktur Geryantika menuturkan saat ini di Nunukan telah tersedia fasilitas LPP TVRI yang berada di 17 titik. "Selain mencoba siaran digital di perbatasan Kalimantan, pemerintah akan mencoba melakukan siaran digital di Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia," tambahnya.

    Menurut Direktur Penyiaran, Geryantika bulan lalu Malaysia sudah bermigrasi dari siaran analog ke siaran digital. Sementara Indonesia meski telah siap namun belum melakukan migrasi. 

    "Padahal kesiapan sarana dan prasarana siaran digital yang secara ekonomis telah siap seharusnya digunakan bersiaran oleh televisi swasta Indonesia. Secara hitung-hitungan, biaya sewa Mux milik TVRI jauh lebih ekonomis dibandingkan jika televisi swasta melakukan produksi siaran analog. Selain itu untuk memperbanyak konten berkualitas, Kemkominfo mempermudah ijin konten digital,” tuturnya.

    Perihal konten berkualitas bagi publik, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam pemerataan informasi hingga ke wilayah perbatasan sebagai upaya pertahanan nasional.

    “Saya membuka catatan lama, KPI Pusat sejak pengurus sebelumnya konsisten mendukung konten lembaga siar yang ditujukan bagi wilayah perbatasan. Untuk itu kami mendorong dan mendukung diwujudkannya siaran digital bagi masyarakat di perbatasan,” tuturnya.

    BAKTI merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri. BAKTI memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Program yang dilakukan BAKTI antara lain Palapa Ring (BAKTI Paring), Penyediaan Akses Internet (BAKTI Aksi), Penyediaan BTS (BAKTI Sinyal) dan Satelit Multifungsi (BAKTI Satria).

      

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 206 /HM/KOMINFO/11/2019 Tentang Lindungi Masyarakat, Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi

    Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah serta mengurangi pe Selengkapnya

    Siaran Pers No. 205/HM/KOMINFO/11/2019 tentang Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019, Kominfo Buka 581 Formasi

    Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka 581 formasi dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019. Sesuai dengan Kep Selengkapnya

    Siaran Pers No. 204/HM/KOMINFO/11/2019 Tentang Pekan Tertib Frekuensi Nasional 2019, Kominfo Tertibkan 822 Pancaran Frekuensi Ilegal

    Selengkapnya

    Siaran Pers No. 203/HM/KOMINFO/08/2019 Tentang Konsultasi Publik Rencana Perubahan Nilai Komponen dalam Formula Penghitungan BHP ISR atas Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Terestrial

    Dalam rangka mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih efisien dan mendorong industri penyiaran untuk meningkatkan layanan ke Selengkapnya