FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 08-2019

    1835

    Bukan Anak Tiri, Menko Polhukam: Papua dan Papua Barat Setara, Sesama Anak Bangsa

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau (kanan) berjabat tangan dengan Menkopolhukam. Wiranto (kiri) di Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (22/8/2019). Menkopolhukam didampingi Panglima TNI dan Kapolri melakukan peninjauan langsung keamanan di wilayah Papua Barat usai demonstrasi massa yang berakhir ricuh dan rusaknya sejumlah fasilitas. - (antarafoto)

    Sorong, Kominfo -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, bahwa Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tetapi setara dengan sesama anak bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya dana yang digelontorkan untuk membangun Papua dan Papua Barat.

    “Kalau ada yang mengatakan Papua dan Papua Barat itu anak tiri Indonesia, itu salah besar,” kata Menko Polhukam Wiranto saat bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis (22/8/2019) kemarin.

    Menko Polhukam mengingatkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah 7 kali melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam setahun. Tidak ada provinsi yang sesering itu dikunjungi oleh Presiden.

    “Tidak ada provinsi yang dikunjungi presiden setahun 7 kali, tidak pernah ada. Jawa Tengah pun tidak sebanyak itu. Artinya Papua dan Papua Barat equal, sama sebagai anak bangsa Indonesia. Saya yakin itu dan saya bisa buktikan itu,” tegas Wiranto.

    Pemerintah pun, lanjut Wiranto, telah menggelontorkan dana Rp 100 triliun lebih untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga telah membuktikan komitmennya menyamaratakan harga-harga kebutuhan pokok di Papua dengan wilayah lainnya.

    “Dana pusat yang digelontorkan ke Papua lebih dari Rp 100 triliun. Bahkan kita masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun, juga minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa dan itu terbukti dapat dilakukan,” ungkap Wiranto.

    Bukan Mengawasi

    Sebelumnya saat bertemu dengan para tokoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh adat dan masyarakat di Manokwari, Papua Barat, pada hari yang sama, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan, bahwa kunjungannya ke Papua Barat bukan untuk mengawasi atau memata-matai.

    “Tujuan kami ke mari bukan untuk mengawasi, memata-matai, tapi untuk menyalami terutama setelah terjadi insiden yang menyesalkan,” ujar Wiranto.

    Mengenai insiden yang terjadi di sejumlah asrama mahasiswa, khususnya di Surabaya dan Malang, yang menjadi pemicu aksi unjuk rasa berbuntut kericuhan di sejumlah daerah di Papua, Menko Polhukam Wiranto meyakini itu karena ulah oknum yang tidak bisa menahan diri.

    “Kita yakin insiden itu bukan karena kita tidak menghormati saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat, atau kita ingin melecehkan seperti hoaks di medsos (media sosial) yang terjadi pelecehan bendera, penghinaan saudara-saudara di Papua dan Papua Barat disusul dengan aksi-aksi membakar. Itu semua bukan karena ada unsur-unsur yang disengaja, tapi karena adanya oknum-oknum yang tidak bisa menahan diri sehingga terjadi seperti itu,” kata Wiranto.

    Menko Polhukam bercerita selama 3 tahun dirinya bersama Kapolri dan Panglima TNI selalu menghadapi orang-orang usil lewat medsos, karena setiap hari ada saja yang menghina atau mengejek. Namun, Presiden sudah mewanti-wanti agar sabar dan bangun rasa saling maaf memaafkan, karena itu merupakan modal dalam menghadapi hasutan, hinaan, dan cercaan.

    “Saya senang sekali dan berterima kasih bahwa kejadian itu berlangsung cepat dan muncul kesadaran bersama baik pemerintah daerah, masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan pemuda, dan sebagainya, punya kesadaran bahwa tidak perlu dilanjutkan aksi-aksi yang justru merugikan kita, merugikan persatuan kita sebagai bangsa, merugikan persaudaraan kita sebagai bangsa, bahkan kerusakan-kerusakan itu sebenarnya sangat kita sesalkan,” ucap Wiranto.

    Mantan Panglima ABRI itu menuturkan bahwa peristiwa ini merupakan satu pelajaran, walaupun sampai ada emosi tertentu karena ulah oknum, lebih baik diselesaikan dengan musyawarah mufakat, ada jalur-jalur komunikasi yang sudah tergelar dalam kehidupan dan sistem untuk tidak terpancing emosi dan melakukan hal negatif. 

    Berita Terkait

    Jaga Kondusifitas, Menko Polhukam Imbau Media Cegah Sebar Hoaks

    Pemerintah terus berkoordinasi untuk melakukan langkah antisipasi pengamanan di bidang informasi dan komunikasi pasca pemungutan suara Pemil Selengkapnya

    Buka R20 ISORA, Presiden Tekankan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat Ciptakan Perdamaian Dunia

    Presiden menuturkan bahwa Indonesia secara tegas meyakini kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Selengkapnya

    Pornas XVI Korpri, Momentum Pupuk Harmoni dan Persatuan ASN se-Indonesia

    Seluruh peserta Pornas XVI Korpri 2023 adalah representasi dari kekuatan, dedikasi, dan keberagaman Indonesia. Selengkapnya

    Menko Polhukam: Pemilu Jujur Aman dan Damai Wujud Amalan Pancasila

    Jiwa dan semangat Pancasila, harus diaktualisasikan dalam kerangka berpikir, bertindak dan bermasyarakat setiap individu, sehingga akan terw Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA