FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 08-2019

    10760

    Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat

    SIARAN PERS NO. 155/HM/KOMINFO/08/2019
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019

    Rabu, 21 Agustus 2019

    Tentang

    Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat

    Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal. 

    Demikian disampaikan. Terima kasih.



     

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No.209/HM/KOMINFO/11/2019 tentang Kali Kedua, Kominfo Raih Penilaian Badan Publik Informatif

    Tahun 2019 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mendapatkan penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Inf Selengkapnya

    Siaran Pers No.208/HM/KOMINFO/11/2019 tentang Dukung Penerapan SNI Bidang TI, Komite SNI 35-01 Ditjen SDPPI Kominfo Raih Penilaian Kinerja Terbaik 2019

    Komite Teknis 35-01 Teknologi Informasi menjadi pemenang Herudi Technical Committee Award (HTCA) pada tahun 2019. Penghargaan HTCA ini adala Selengkapnya

    Siaran Pers No. 207/HM/KOMINFO/11/2019 Tentang Kementerian Kominfo Selenggarakan Konvensi Nasional Pos dan Informatika

    Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Konvensi Nasional Pos dan In Selengkapnya

    Siaran Pers No. 206 /HM/KOMINFO/11/2019 Tentang Lindungi Masyarakat, Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi

    Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah serta mengurangi pe Selengkapnya