FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 08-2019

    13331

    Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat

    SIARAN PERS NO. 155/HM/KOMINFO/08/2019
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019

    Rabu, 21 Agustus 2019

    Tentang

    Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat

    Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal. 

    Demikian disampaikan. Terima kasih.



     

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 56/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Konsultasi Publik RPM Kominfo Juklak Tarif BHP Spektrum Frekuensi Radio

    Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Selengkapnya

    Siaran Pers No. 55/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Kominfo Gelar Rapid Test Covid-19 untuk Pekerja Media dan Pegawai

    Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar rapid test atau tes cepat untuk pekerja media dan pegawai. Kegiatan itu jadi bagian dari up Selengkapnya

    Siaran Pers No. 54/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Kominfo Gotong Royong Percepat Penanganan Covid-19

    Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan unsur pentahelix, unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan m Selengkapnya

    Siaran Pers No. 53/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Agar Tetap Produktif #DiRumahAja, Kominfo Buka Online Academy DTS

    Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia yang sedang #dirumahaja dalam situasi darurat wabah virus korona atau Covid-19, Kement Selengkapnya