FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    12 08-2019

    1227

    Kurangi Impor Minyak, Presiden Berharap Penggunaan Biodiesel B20 Diganti B30

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo berharap pada Januari 2020 pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B20 (Biodiesel 20) menjadi B30. Selanjutnya, pada akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B20. Harapan itu disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019) sore.

    “Kita pengen lebih cepat, dan mulai dari B20 ini pengen mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden.

    Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B20 ini, lanjut Presiden, kita bisa menghemat kurang lebih 5,5 miliar dollar AS per tahun. Angka yang dinilainya gede banget, disamping  dan yang tidak kalah pentingnya penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, yang kita harapkan menimbulkan  terhadap 17 juta petani, pekebun dan pekerja yang ada di kelapa sawit.

    Menurut Presiden, tekanan terhadap kelapa sawit kita betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga benar-benar kita memiliki sebuah bargaining position yang baik, baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position kita lemah.

    Terkait kabar bahwa CPO ini juga bisa dibuat avtur, Presiden Jokowi minta agar hal ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau bisa mengurangi impor avtur sehingga defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan kita akan semakin baik.

    Cek Langsung

    Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan akan mencek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30.

    “Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau bisa saja saya akan gunakan Price Waterhouse (Price Waterhouse Coopers, red) dan lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan,” ucap Presiden seraya menekankan, bahwa kita harus sadar semuanya bahwa kita pada kondisi CPO kita tertekan oleh permintaan dunia sehingga semuanya harus komitmen yang sama, punya keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada.

    Presiden juga meminta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui cold processing untuk memproduksi green diesel, green gasoline di kilang-kilang minyak milik PT Pertamina.

    “Saya kira kita tahu selain di Pertamina di pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun stand-alone green fuel. Ini penting, semua untuk mempercepat perkembangan industri green refinery kita,” ucap Presiden seraya menggarisbawahi bahwa setelah B20 maka akan menuju ke B30 di Januari 2020.

    Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritimn Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasiun Jonan, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Enggartiato Lukita, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menperin Airlangga Hartarto, dan Kepala BKM Thomas Lembong.

    Berita Terkait

    Bertemu Tony Blair, Presiden Bahas Investasi Energi dan Percepatan Transformasi Digital

    Dalam keterangannya selepas pertemuan, Menteri Investasi menyebut bahwa pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penti Selengkapnya

    Buka BRI Microfinance Outlook 2024, Presiden Soroti Peran Penting UMKM

    Presiden mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, yang berkontribusi sebesar 61 persen terhadap produk domestik bruto Selengkapnya

    Pimpin SKP, Presiden Tekankan Kesiapan Ramadan dan Penyusunan RAPBN 2025

    Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khu Selengkapnya

    Gelar Safer Internet Day, Pemerintah Dorong Perlindungan Anak di Ranah Digital

    emenko PMK mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait, institusi swasta, relawan, hingga pembina dan pengasuh anak-anak. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA