Kerja Bareng Tiga Kementerian untuk Tekan Perdagangan Ponsel Ilegal

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan kerja sama telah terjalin antara Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan mengenai kebijakan Pairing International Mobile Equipment Identity (IMEI) dengan Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) atau nomor ponsel. Kebijakan itu akan dapat meningkatkan pendapatan negara dan menekan perdagangan ponsel ilegal.

“Jika tidak pairing maka operator tidak dapat mengaktifkan handphonenya,” ucapnya ketika mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Sekretaris Jenderal WCO Kunio Mikuria di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (25/0719).

Menurut Menteri Kominfo, kebijakan itu akan dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus menekan perdagangan ponsel ilegal. “Hal ini akan meningkatkan pendapatan negara sekitar satu triliun setiap tahunnya, dan mencegah perdagangan handphone ilegal,” imbuhnya.

Pertemuan itu ditujukan membahas rencana penyelenggaraan  World Customs Organization (WCO) Global Conference Meeting pada Tahun 2020 di Indonesia. Selain itu, pertemuan membahas mengenai kendala pada sistem kepabeanan global, khususnya pada transaksi barang tidak berwujud (intangible goods), seperti transaksi software, film, digital book dan lainnya. Negara yang telah menerapkan sistem perpajakan pada transaksi e-commerce khusus untuk barang yang tidak berwujud diantaranya adalah India dan Afrika Selatan.

Wakil Presiden menyambut baik rencana penyelenggaran WCO Global Conference Meeting, serta menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam pengelolaan kepabeanan untuk negara lain.

“Seperti halnya pada tahun tahun 2018 Indonesia juga telah menyelenggarakan Konferensi Internasional World Bank dan IMF,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, sistem yang ada di dunia seperti e-commerce, e-custom dan yang lainnya, akan mengkoneksikan secara digital transaksi dengan berbagai negara. “Perlu sistem dan pengelolaan yang baik khususnya terkait dengan pajak bea masuk,” harapnya.

Sebelumnya Sekjen WCO Kunio Mikuria menuturkan dirinya akan bekerja sama untuk meyelenggarakan WCO Global Conference Meeting pada Tahun 2020 di Indonesia, yang bertajuk “Dukungan Teknologi Bagi Organisasi Bea dan Cukai Dunia”.

Ia juga menceritakan hasil kunjungannya ke Kerajaan Tonga dan Timor Leste untuk mendukung reformasi bea dan cukai di negara tersebut. Lebih jauh ia mengapresiasi Indonesia khususnya dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas serta integritas sumber daya manusia dalam kepabeanan.

“Pengalaman Indonesia dalam menangani kepabeanan sangat baik, oleh karenanya penting untuk membagi pengalaman dengan negara lain,” pujinya sambil menjelaskan bahwa WCO telah memiliki 183 anggota di seluruh dunia.

Organisasi WCO yang didirikan tahun 1950, merupakan organisasi bea cukai internasional yang menangani bidang perdagangan internasional, khususnya dibidang pajak bea cukai ekspor-impor.

Senada Wapres, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa diperlukan konsesus atau aturan untuk setiap transaksi khususnya transaksi e-commerce.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Bea dan Cukai Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. “Indonesia telah mendapat dukungan WCO dan Presiden WCO Asia Pasifik untuk menjadikan Indoensia sebagai pusat pelatihan bea dan cukai Asia Pasifik selama 3 tahun pada Tahun 2020 s.d 2022,” terangnya.

Sekretaris Jenderal WCO dalam pertemuan didampingi oleh Norikazu Kuramoto Head of Regional Office for Capacity Building Asia/Pacifik. Hadir mendampingi Wapres Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Guntur Iman Nefianto dan Tim Ahli Wapres Muhammad Iksan.