FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    15 07-2019

    1480

    Pagu Indikatif 2020, Antisipasi Dinamika Global dan Perkuat Daya Saing

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa pada tahun 2020 kita semuanya harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah, berubah terus dengan dinamis.

    “Oleh sebab itu, RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut, terus agar kita juga tetap sehat tetapi jaga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019) siang.

    Ada 5 (lima) arahan penting yang disampaikan Presiden Jokowi terkait pagu indikatif 2020, yaitu:

    Pertama, sebagaimana yang sering disampaikannya, Presiden meminta RAPBN 2020 terutama  diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Dan juga memberikan stimulus rangsangan peningkatan ekspor dan investasi. “Ini penting sekali,” tegasnya.

    Kedua, Presiden berharap agar anggaran 5% di bidang kesehatan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh tanah air, dan juga yang paling penting pengentasan stunting/ kurang gizi dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan. “Program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia,” pesan Presiden.

    Ketiga, yang berkaitan dengan infrastruktur, Presiden meminta lebih difokuskan, kemudian disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan- kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan dan juga perikanan serta sentra-sentra usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.

    Keempat, RAPBN 2020, menurut Presiden, harus mampu mengurangi kemiskinan. Ia mengingatkan agar yang namanya PKH (Program Keluarga Harapan), Dana Desa, dan nantinya kartu sembako itu betul-betul bisa menyasar pada yang membutuhkan, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro-UMKM.

    Kelima, untuk belanja pegawai sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat dan di daerah. “Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif dan pastikan semuanya tepat sasaran,” pinta Presiden Jokowi.

    Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Nila F. Moelok, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkominfo Rudiantara, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menhub Budi K. Sumadi, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

    Berita Terkait

    Presiden Instruksikan Jajaran Waspadai Dinamika Geopolitik

    Kepala Negara menyampaikan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim yang dapat mengganggu musim tanam dan panen raya. Selengkapnya

    Pemerintah Percepat Transformasi Digital dan Padukan Layanan Digital Nasional

    Indonesia tengah berupaya mengikuti jejak yang sama, melalui PERURI yang dijadikan sebagai GovTech Indonesia ke depan. Selengkapnya

    Serahkan Anugerah KIP, Wapres Soroti Kebocoran Data dan Pemerataan Layanan

    Pemerataan layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama. Selengkapnya

    Tahun 2023, Pemerintah Akan Rekrut 572.496 ASN

    Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA