FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
10 06-2019

571

Tahun 2019, Pemerintah Butuh 254.173 Pegawai

Kategori Berita Pemerintahan | mth

Jakarta, Kominfo - Badan Kepegawaian Ngara (BKN) merilis data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2019. Secara keseluruhan jumlah ASN yang dibutuhkan mencapai 254.173 ASN, dengan rincian untuk Pemerintah Pusat sebanyak 46.425 ASN, dan untuk Pemerintah Daerah mencapai 207.748 ASN.

Melalui akun twitter @BKNgoid yang dirilis pada Kamis (6/6) lalu disebutkan, dari jumlah 46.425 ASN yan dibutuhkan untuk pemerintah pusat, sebanyak 23.213 dialokasikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diisi dari pelamar umum dan dari Sekolah Kedinasan.

Sedangkan sisanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diisi dari eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan Honorer sebanyak 23.212 ASN.

Sedangkan kebutuhan ASN untuk Pemerintah Daerah akan dialokasikan sebanyak 62.324 untuk PNS, dengan rincian yang diisi dari pelamar umum sebanyak 62.249 formasi dan dari Sekolah Kedinasan (STTD) sebanyak 75 formasi.

Sementara sisanya sebanyak 145.424 formasi akan dialokasikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diisi dari eks THK-II dan Tenaga Honorer.

Namun demikian BKN meminta masyarakat untuk tetap sabar menunggu pengumuman proses rekrutmen ASN Tahun Anggaran 2019 itu.

“Tetap sabar untuk tunggu pengumuman resmi dari kami tentang kapan, bagaimana, siapa saja, dsb,” tulis akun twitter @BKNgoid. 

Berita Terkait

Mulai 15 Mei, Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat 12%–16%

Pemerintah menetapkan tarif batas atas tiket pesawat turun antara 12% sampai 16%. Penurunan sebesar 12% – 16% ini berlaku mulai 15 Mei, da Selengkapnya

Tahun 2020, Pemerintah Fokus Membangun SDM

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 akan tetap fokus pada pembangunan manusia. Melalui sinergi antara Kementerian/Lembaga da Selengkapnya

Pemerintah Akan Buka Data Migas Secara Luas

Untuk menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia, Pemerintah berencana akan menggratiskan raw data migas Indonesia untuk dapa Selengkapnya

Agar Tak Tergerus Perubahan, Pemerintah Harus Berubah

Perubahan itu pasti, dan jika Pemerintah tidak berubah, maka akan tergerus perubahan itu sendiri. Hal itu disampaikan Wakil Presiden RI (Wap Selengkapnya