FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 06-2019

    917

    Tahun 2019, Pemerintah Butuh 254.173 Pegawai

    KategoriBerita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Badan Kepegawaian Ngara (BKN) merilis data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2019. Secara keseluruhan jumlah ASN yang dibutuhkan mencapai 254.173 ASN, dengan rincian untuk Pemerintah Pusat sebanyak 46.425 ASN, dan untuk Pemerintah Daerah mencapai 207.748 ASN.

    Melalui akun twitter @BKNgoid yang dirilis pada Kamis (6/6) lalu disebutkan, dari jumlah 46.425 ASN yan dibutuhkan untuk pemerintah pusat, sebanyak 23.213 dialokasikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diisi dari pelamar umum dan dari Sekolah Kedinasan.

    Sedangkan sisanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diisi dari eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan Honorer sebanyak 23.212 ASN.

    Sedangkan kebutuhan ASN untuk Pemerintah Daerah akan dialokasikan sebanyak 62.324 untuk PNS, dengan rincian yang diisi dari pelamar umum sebanyak 62.249 formasi dan dari Sekolah Kedinasan (STTD) sebanyak 75 formasi.

    Sementara sisanya sebanyak 145.424 formasi akan dialokasikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diisi dari eks THK-II dan Tenaga Honorer.

    Namun demikian BKN meminta masyarakat untuk tetap sabar menunggu pengumuman proses rekrutmen ASN Tahun Anggaran 2019 itu.

    “Tetap sabar untuk tunggu pengumuman resmi dari kami tentang kapan, bagaimana, siapa saja, dsb,” tulis akun twitter @BKNgoid. 

    Berita Terkait

    Menko Polhukam: Pemerintah Berusaha Selesaikan Masalah Papua

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini sedang berusaha sekua Selengkapnya

    Pemerintah Bangun Pembangkit Listrik Tanpa Henti

    Seiring dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta kemajuan teknologi, maka listrik menjadi suatu kebutuhan pokok. Untuk itu, d Selengkapnya

    Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE

    Menanggapi banyaknya harapan sejumlah pihak terkait kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly Selengkapnya

    Pemerintah Bentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

    Pemerintah membentuk Pusat Pendidikan Kebangsaaan di Papua Barat. Hasil kerja sama Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Selengkapnya