FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    09 06-2019

    394

    Bertemu Australia, Mendag RI Bahas Tiga Isu Perdagangan

    KategoriBerita Pemerintahan | mth
    Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia, Simon Birmingham. Pertemuan berlangsung di sela penyelenggaraan G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy di Tsukuba, Jepang, Sabtu (08/06/2019). - (Kemendag)

    Tsukuba, Kominfo - Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita membahas tiga isu perdagangan saat bertemu Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham di sela-sela kegiatan G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy di Tsukuba, Jepang, Sabtu (08/06/2019).

    “Hari ini kita membahas tiga isu penting yaitu perkembangan ratifikasi Indonesia−Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), dan reformasi WTO, “ ujar Mendag.

    Pada pertemuan tersebut, Mendag menjelaskan tiga isu yang dibahas yaitu perkembangan ratifikasi Indonesia−Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), dan reformasi WTO.

    Pertama, kedua negara menyepakati IA-CEPA masuk ke dalam proses ratifikasi setelah ditandatangani. Untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha, Indonesia dan Australia akan mempercepat proses tersebut agar secara resmi dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

    “Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian proses ratifikasi IA-CEPA agar kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia-Australia dapat segera diimplimentasikan,” lanjut Mendag.

    Kedua, Indonesia sebagai negara koordinator meminta dukungan Australia untuk lebih fleksibel dalam mengenakan tarif dagang terhadap negara anggota RCEP yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Australia.

    “Kita meminta Australia untuk tidak mengenakan tarif dagang yang terlalu tinggi kepada negara anggota RCEP yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Australia,” kata Mendag.

    Mendag juga menambahkan bahwa Indonesia mendorong seluruh negara anggota untuk bersikap realistis dan bersedia menyepakati langkah dalam mencapai penyelesaian perundingan secara substansial di akhir tahun ini.

    Ketiga, Indonesia mendukung reformasi WTO. Menurut Mendag, perlu adanya perbedaan yang jelas antara proses dan substansi dalam reformasi WTO. Hal tersebut juga telah disampaikan pada pertemuan Menteri Perdagangan APEC 2019 di Chili beberapa bulan lalu. Fokus dan prioritas reformasi WTO saat ini adalah pada pemilihan anggota Appellate Body. Reformasi WTO diharapkan dapat mengembalikan fungsi WTO secara efektif dan memulihkan sistem perdagangan multilateral, serta kredibilitas WTO di mata dunia. 

    Pertemuan Bilateral dengan China Selain melakukan pertemuan dengan Australia, Mendag juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan China, Wang Shouwen. Pada kesempatan tersebut, Indonesia meminta pengiriman langsung produk sarang burung wallet dan hasil pertanian Indonesia ke pasar China yang selama ini masih banyak diekspor melalui Viet Nam. Wamendag China menyambut baik permintaan Indonesia dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut.

    “China menyambut baik permintaan untuk produk sarang burung wallet dan hasil pertanian Indonesia dapat langsung masuk ke pasar China tanpa melalui negara lain,” kata Mendag.

    Berita Terkait

    Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM Kelautan dan Perikanan

    Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kelautan dan perikanan. Upaya tersebut dilak Selengkapnya

    Bertemu Presiden, Tokoh Papua dan Papua Barat Sampaikan 10 Permintaan

    Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Selengkapnya

    Presiden: Keutuhan NKRI adalah Segala-galanya

    Presiden Joko Widodo menegaskan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah segala-galanya. Jangan sampai dikorbankan yang na Selengkapnya

    Pemerintah Sediakan 818 Ribu KIP Kuliah dan Inisiasi Kartu Pra Kerja

    Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara, atau sebesar Rp505,8 triliun Selengkapnya